RBI Masuk Kampar, Ahmad Yuzar Tegaskan Dukungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
KANALSUMATERA.com - BANGKINANG KOTA – Pemerintah Kabupaten Kampar memastikan dukungan penuh terhadap implementasi Ruang Bersama Indonesia (RBI) di daerah. Program tersebut dinilai strategis untuk memperkuat pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia hingga tingkat desa dan kelurahan.
Komitmen itu disampaikan Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan verifikasi dan validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia untuk perlindungan perempuan dan anak secara virtual.
Kegiatan berlangsung di Lantai III Kantor Bupati Kampar, Bangkinang, Senin (14/09/2026).
Baca: Adam Syafaat Sambut Baik Pengaduan Nenek Mamak Desa Ngaso ke DPRD Riau Terkait Kewajiban PTPN IV
Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Koperasi, Perum Bulog, gubernur, serta bupati dan wali kota se-Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, Ahmad Yuzar didampingi Asisten II Setda Kampar Drs. Muhammad, M.Si., Kepala Dinas PPKBP3A Kampar Edi Afrizal, TPID Kabupaten Kampar, sejumlah kepala OPD terkait, serta Kepala KCP Bulog Kampar Dedi Permana.
Baca: Masyarakat Riau Deklarasikan 8 Tuntutan Akhiri Kabut Asap, Desak Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
Ahmad Yuzar menilai program RBI memiliki keterkaitan erat dengan arah pembangunan Kabupaten Kampar, terutama dalam meningkatkan kapasitas dan kemandirian perempuan.
“Kita sangat mendukung Surat Keputusan Bersama Ruang Bersama Indonesia dalam meningkatkan sumber daya manusia serta pemberdayaan dan peningkatan ekonomi perempuan dan anak di Kabupaten Kampar,” ujar Ahmad Yuzar.
Menurutnya, Pemkab Kampar sebelumnya telah menjalankan sejumlah program pemberdayaan perempuan yang disesuaikan dengan potensi daerah dan kearifan lokal.
Baca: Wakil Bupati Misharti Hadiri Gala Dinner Hari Santri Nasional Riau 2026
Program tersebut mencakup berbagai pelatihan keterampilan, mulai dari pembuatan kue, menjahit, perbaikan telepon seluler, komputer, hingga pelatihan keamanan dan keterampilan lainnya.
“Berbagai program berbasis perempuan dan kearifan lokal terus kita lakukan. Ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan, kemandirian dan kesejahteraan perempuan di Kabupaten Kampar,” katanya.
Baca: Wakil Bupati Misharti Ajak Tokoh Agama Perkuat Kerukunan Umat Beragama di Kampar
Ahmad Yuzar berharap kesepakatan yang telah dibangun di tingkat pemerintah pusat dapat segera diterjemahkan melalui kolaborasi di daerah. Ia menegaskan Pemkab Kampar siap membawa program tersebut hingga tingkat desa.
“Setelah penandatanganan MoU atau kesepakatan di tingkat pusat ini, kita akan menindaklanjutinya di Kabupaten Kampar. Kita siap berkolaborasi agar program Ruang Bersama Indonesia dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya perempuan dan anak,” tambahnya.
Tito Karnavian: Perlindungan Perempuan dan Anak Jadi Perhatian Bersama
Baca: Raih 4 Medali di PESONAS II 2026, Atlet SOIna Kampar Disambut Wabup Misharti
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan SKB Ruang Bersama Indonesia merupakan salah satu langkah untuk memperkuat pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak.
Menurut Tito, perlindungan perempuan dan anak menjadi persoalan global yang membutuhkan perhatian lintas sektor. Karena itu, SKB tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program sekaligus memberikan dukungan anggaran melalui APBD sesuai ketentuan.
Baca: Bupati Kampar Ahmad Yuzar Dorong Lubuk Larangan Siberuang Jadi Wisata Budaya
“Ini kabar gembira bagi kita semua, terutama bagi perempuan dan anak yang sebelumnya belum terlayani dengan baik,” ujar Tito.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyebut RBI sebagai bentuk kolaborasi tiga kementerian untuk memperkuat kehadiran negara dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Ia mengatakan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan guna mendukung terwujudnya Indonesia Emas sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Baca: BBM Langka di Bali, Antrean SPBU Mengular hingga 1 Kilometer, Warga Pingsan
“Ruang Bersama Indonesia merupakan gerakan kolaboratif lintas sektor dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis kearifan lokal yang dilaksanakan secara holistik, integratif dan berkelanjutan di desa dan kelurahan,” jelas Arifah.
RBI juga diarahkan menjadi wadah bersama untuk mendorong tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang responsif gender serta berorientasi pada pemenuhan hak anak.
Baca: Perkuat Pemberdayaan Perempuan, Misharti Bangun Sinergi Pusdatin Puanri Kampar-Riau
Program tersebut sekaligus diharapkan memperkuat pemberdayaan perempuan dan upaya perlindungan perempuan serta anak di tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan keterlibatan perempuan dalam berbagai program pembangunan desa sebenarnya telah berjalan di sejumlah daerah melalui pendekatan kearifan lokal.
“Program ini sebenarnya sudah kita terapkan di desa dengan berbagai nama dan bentuk program yang mengutamakan keterlibatan perempuan serta berbasis kearifan lokal. Ke depan, kita siap mengkolaborasikannya melalui SKB Ruang Bersama Indonesia,” katanya.
Baca: Bupati dan Wabup Kampar Turun ke Pasar, Bagikan Masker Gratis
Yandri menambahkan, RBI menempatkan perempuan sebagai salah satu sasaran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa dan kelurahan.
Program tersebut juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman sekaligus memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan serta berbagai persoalan sosial.
Baca: Gowes Silaturahmi Kampar 2026, Ribuan Peserta Jelajahi Wisata dan Kuliner Lokal
Melalui kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, desa dan kelurahan, Ruang Bersama Indonesia diharapkan berkembang menjadi gerakan bersama yang tidak hanya memperkuat perlindungan anak, tetapi juga membuka ruang lebih luas bagi pemberdayaan perempuan dan pembangunan sumber daya manusia di daerah.(SM)
