Anak Bupati Siak Afni Terkena ISPA, Karhutla Riau Kembali Jadi Sorotan

KANALSUMATERA.com - PEKANBARU – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau kembali menjadi perhatian setelah Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, S.Ap., M.Ap., mengungkapkan bahwa anaknya terkena infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan harus dibawa berobat ke Pekanbaru.

Pengalaman tersebut disampaikan Afni dalam diskusi WhatsApp Group Suara Riau bertajuk “Riau Merdeka dari Asap dan Deklarasi Langit Biru” yang berlangsung di Cuan Coffee, Marpoyan, Pekanbaru, Kamis (22/10/2026).

Pernyataan Afni menjadi pengingat bahwa dampak karhutla bukan hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, keberlangsungan aktivitas ekonomi, dan perlindungan kelompok rentan terhadap paparan asap.

Baca: Masyarakat Riau Deklarasikan 8 Tuntutan Akhiri Kabut Asap, Desak Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih

Dalam kondisi kualitas udara yang memburuk, anak-anak dan lanjut usia menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus. Sementara itu, tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi dan akses pelayanan kesehatan yang memadai ketika anggota keluarganya mengalami gangguan pernapasan.

Afni Ingatkan Karhutla Riau Terjadi Sejak 1997

Baca: Wakil Bupati Misharti Ajak Tokoh Agama Perkuat Kerukunan Umat Beragama di Kampar

Afni menilai, pengalaman panjang Riau menghadapi karhutla semestinya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pencegahan.

Ia mengingatkan agar penanganan kebakaran tidak terus berulang pada pola yang sama, yakni bergerak ketika api membesar dan asap telanjur mengganggu kehidupan masyarakat.

“Kita jangan jatuh ke lubang yang sama dua kali. Kebakaran hutan kita sudah terjadi sejak 1997,” demikian pesan yang disampaikannya dalam diskusi tersebut.

Baca: BAZNAS Kampar Raih Penghargaan Pengelola Zakat Terbaik Nasional di Grand BAZNAS Awards 2026

Menurut Afni, upaya pencegahan perlu menjadi prioritas agar masyarakat tidak terus menghadapi siklus kebakaran, kabut asap, gangguan kesehatan, pemadaman, dan berulangnya persoalan serupa pada musim berikutnya.

Jaga Gambut Jadi Kunci Pencegahan Karhutla

Baca: Dinkes Kampar Evaluasi Program Kesehatan Triwulan III, Kinerja Puskesmas Jadi Sorotan

Selain menyoroti dampak kesehatan, Afni menekankan pentingnya perlindungan ekosistem gambut sebagai bagian mendasar dalam pencegahan karhutla di Riau.

Ia mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemantauan titik panas atau pemadaman titik api. Kondisi gambut juga harus dijaga agar tidak mudah terbakar.

“Pencegahan karhutla dimulai dari menjaga gambut,” menjadi inti pesan yang disampaikannya.

Baca: Pengurus KKBK Karimun Dilantik, Ahmad Yuzar Ajak Perantau Kampar Perkuat Persaudaraan

Afni turut menyinggung persoalan tata kelola gambut, termasuk kebijakan pengaturan muka air gambut dan pembatasan pengelolaan kawasan gambut. Menurutnya, hasil penelitian mengenai gambut dan karhutla perlu diterjemahkan menjadi kebijakan nyata, program pencegahan, dukungan anggaran, serta pendampingan bagi masyarakat.

Perlindungan lingkungan, lanjutnya, juga perlu diimbangi dengan solusi ekonomi. Masyarakat harus memiliki pilihan mata pencaharian yang berkelanjutan sehingga kebijakan perlindungan gambut tidak sekadar berupa larangan.

Baca: Pemkab Kampar dan Pemprov Riau Perkuat Koordinasi Penanganan Pengungsi

Salah satu alternatif yang disinggung adalah pengembangan komoditas seperti nanas bagi masyarakat di kawasan yang tidak diperbolehkan untuk ditanami kelapa sawit.

Biaya Pemadaman Karhutla Bisa Capai Rp180 Juta per Jam

Afni juga menyoroti besarnya biaya yang harus dikeluarkan ketika kebakaran telah terjadi. Dalam diskusi tersebut, ia menyebut penggunaan helikopter untuk pemadaman melalui metode water bombing dapat mencapai Rp180 juta per jam.

Baca: Ruas Jalan Ujung Batu–Batas Sumbar Banyak Rusak, Adam Syafaat Minta Pemprov Lakukan Perbaikan

Besarnya biaya itu menunjukkan bahwa penanganan kebakaran membutuhkan sumber daya besar, mulai dari personel, peralatan, transportasi udara, hingga dukungan logistik.

Di sisi lain, masyarakat juga menanggung dampak berupa gangguan kesehatan, terhambatnya aktivitas sehari-hari, dan penurunan kualitas hidup akibat asap.

Baca: Perkuat Syiar Islam, Ittihadul Muballighin Pekanbaru Siapkan Bengkel Da’i

Karena itu, Afni meminta seluruh pihak mendukung proses pemadaman yang sedang berlangsung dan tidak terjebak dalam pertengkaran maupun saling menyalahkan.

Pemadaman dan evaluasi kebijakan, menurut pesan yang disampaikannya, harus berjalan beriringan. Api perlu segera dipadamkan, masyarakat harus dilindungi, dan kelemahan dalam sistem pencegahan harus diperbaiki.

Ancaman El Niño dan Pentingnya Kesiapan Anggaran

Baca: Kasus ISPA Kampar Turun Drastis Jadi 1.896 Kasus pada September 2026

Dalam diskusi tersebut, Afni turut menyinggung ancaman cuaca ekstrem yang disebut sebagai “El Niño Godzilla”. Ia mengingatkan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam mengakui risiko dan mengevaluasi kesiapan menghadapi potensi bencana.

Peringatan dini, koordinasi lintas pemerintahan, perlindungan ekosistem, serta kesiapan anggaran menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko karhutla.

Baca: Gebyar Literasi Kampar Dibuka, Ahmad Yuzar Dorong Warga Gemar Membaca dan Kenali Sejarah

Afni juga menyoroti keterbatasan dukungan anggaran pencegahan, termasuk pendanaan di tingkat desa. Persoalan tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi bersama, terutama terkait pembagian kewenangan dan pembiayaan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa.

Kesiapan anggaran dan program pencegahan dinilai penting sebelum kebakaran terjadi, bukan hanya ketika situasi sudah memasuki tahap darurat.

Karhutla Bukan Sekadar Persoalan Lingkungan

Baca: Arief Dwi Kurniawan Jadi Plt Kadis PUPR Kampar, Ini Pesan Misharti

Pengalaman Afni membawa anaknya berobat karena ISPA memperlihatkan bahwa persoalan karhutla memiliki dimensi kemanusiaan yang tidak bisa diabaikan.

Pemerintah tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Perlindungan masyarakat juga perlu mencakup kesiapan fasilitas kesehatan, akses pengobatan, penyampaian informasi kualitas udara, dan langkah perlindungan bagi kelompok rentan.

Baca: Nakes Turun ke Jalan, 4.000 Masker Gratis Dibagikan di Tengah Kabut Asap

Dalam konteks ini, keberhasilan penanganan karhutla tidak semata-mata dilihat dari kemampuan memadamkan api, tetapi juga dari upaya mencegah kebakaran serta mengurangi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.

Diskusi yang dipandu Zainudin tersebut turut dihadiri Dr. Arifudin, Sp.MP., dosen Pertanian Universitas Riau sekaligus Ketua KAGAMA Riau, serta Made Ali, S.H., Koordinator Jikalahari periode 2021–2024 sekaligus pendiri Senarai. Kepala BPBD Provinsi Riau, M. Edy Afrizal, S.E., M.H., yang tercantum sebagai pembicara, tidak hadir.

Melalui diskusi bertajuk “Riau Merdeka dari Asap dan Deklarasi Langit Biru”, para peserta mengangkat kembali pentingnya konsistensi kebijakan dan keterlibatan berbagai pihak dalam mengatasi karhutla.

Baca: Diskominfo Mukomuko Pelajari E-Wartawan Kampar, Bidik Penguatan Publikasi Pemerintah

Peringatan Afni menjadi refleksi bahwa Riau membutuhkan langkah pencegahan yang lebih kuat, perlindungan gambut yang berkelanjutan, serta kebijakan yang berpihak pada keselamatan masyarakat.

Karhutla tidak cukup hanya ditangani ketika api sudah membesar. Pencegahan harus diperkuat agar masyarakat Riau tidak terus menghadapi ancaman asap dan risiko gangguan kesehatan yang sama dari tahun ke tahun. (SM)