Walikota Ingatkan Kepsek dan Komite Jangan 'Main Mata' di SPMB

KANALSUMATERA.com - PEKANBARU – Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mengingatkan seluruh kepala sekolah dan komite sekolah agar tidak melakukan praktik yang dapat mencederai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SD dan SMP negeri. Ia menegaskan seluruh tahapan penerimaan siswa harus berlangsung secara bersih, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rabu (1/07/2026).

Saat ini, pelaksanaan SPMB di Kota Pekanbaru masih berlangsung. Untuk jenjang SMP negeri, proses telah memasuki tahap pengumuman hasil seleksi, sedangkan SPMB tingkat SD negeri masih berada pada tahapan pendaftaran calon peserta didik.

Agung menilai seluruh pihak harus mewaspadai potensi penyalahgunaan peran komite sekolah oleh oknum tertentu yang ingin mencari celah dalam proses penerimaan siswa baru. Menurutnya, tindakan semacam itu dapat merusak kredibilitas pelaksanaan SPMB.

Baca: Lurah Sumahilang Imbau Warga Pasang Bendera dan Umbul-Umbul Meriahkan HUT RI ke-81

"Salah satu hal yang perlu kita waspadai adalah adanya pihak-pihak yang memanfaatkan komite sekolah sebagai perantara untuk melakukan praktik yang tidak sesuai dengan aturan dalam proses penerimaan siswa baru. Jangan sampai ada yang bermain-main melalui komite sekolah," tegas Agung,

Ia menjelaskan bahwa para kepala sekolah pada dasarnya telah memahami aturan yang mengatur pelaksanaan SPMB. Namun demikian, Agung mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba menitipkan kepentingan tertentu melalui komite sekolah karena berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Baca: PLTU Mangkrak di Siak Diusulkan Jadi Pembangkit Hibrida, Listrik Lebih Murah dan Ramah Lingkungan

Menurutnya, tidak sedikit oknum yang mengatasnamakan kepala sekolah untuk meyakinkan orang tua calon peserta didik. Padahal, tindakan tersebut belum tentu diketahui ataupun mendapat persetujuan dari pihak sekolah, sehingga kepala sekolah justru menjadi sasaran tudingan maupun tekanan.

Karena itu, Agung meminta seluruh pihak, termasuk komite sekolah, untuk menjaga integritas serta menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi memastikan pelaksanaan SPMB berlangsung adil dan akuntabel.

"Kita mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan SPMB agar berlangsung objektif, transparan, serta bebas dari praktik titipan maupun pungutan yang tidak semestinya," pungkasnya.

Baca: DYK Riau Bahas Kebijakan Hukum Pidana Hadapi Fenomena LGBT Berbasis Nilai Pancasila

Jika diinginkan, saya juga bisa Ubah ke gaya berita media online yang lebih tajam, ringkas, dan ramah SEO. (SM)