PLTU Mangkrak di Siak Diusulkan Jadi Pembangkit Hibrida, Listrik Lebih Murah dan Ramah Lingkungan
KANALSUMATERA.com - PEKANBARU – Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Koto Ringin di Kabupaten Siak, Riau, yang terbengkalai selama hampir dua dekade diusulkan untuk dialihfungsikan menjadi pembangkit listrik hibrida berbasis energi terbarukan. Langkah tersebut dinilai mampu menghasilkan listrik dengan biaya lebih murah sekaligus mengoptimalkan aset yang selama ini mangkrak. Jumat (24/07/2026).
Usulan tersebut disampaikan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau bersama Yayasan CERAH berdasarkan hasil kajian yang menyebutkan bahwa transformasi PLTU menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dipadukan dengan battery energy storage system (BESS) dan pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) lebih ekonomis dibandingkan melanjutkan pembangunan PLTU maupun membiarkannya terbengkalai.
PLTU Koto Ringin mulai dibangun pada 2007 dengan kapasitas 3×2 megawatt (MW). Namun proyek tersebut berhenti pada 2009 ketika progres fisiknya baru mencapai 72,68 persen sehingga hingga kini tidak pernah beroperasi.
Baca: KUA-PPAS Kampar 2027 Jadi Penentu Realisasi Janji Beasiswa Mahasiswa
Policy Strategist CERAH, Dwiki Mahendra, mengatakan usulan tersebut juga sejalan dengan target pemerintah dalam mempercepat pengembangan energi baru terbarukan, termasuk program pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW).
> “Indonesia membutuhkan berbagai strategi yang mampu menekan biaya investasi sekaligus meningkatkan daya tarik proyek bagi investor. Alih fungsi PLTU non-produktif jadi opsinya.”
Baca: Bupati-Wabup Kampar Tegaskan Sinergi Pembangunan di Hari Jadi ke-69 Riau
Berdasarkan data Global Horizontal Irradiation (GHI), Kabupaten Siak memiliki potensi energi surya sebesar 1.580–1.657 kWh per meter persegi per tahun. Potensi tersebut diperkirakan mampu mendukung pembangunan PLTS berkapasitas sekitar 19,5 MW dengan capacity factor 18–18,9 persen.
Dalam skema yang diusulkan, PLTS akan dipadukan dengan BESS berkapasitas 45 MW dan PLTM 2 MW. Kombinasi tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan listrik dengan biaya sekitar Rp1.135–Rp1.326 per kWh, lebih rendah dibandingkan mempertahankan PLTU yang diperkirakan mencapai Rp1.529–Rp1.628 per kWh maupun menggunakan skema co-firing yang berkisar Rp1.704–Rp1.902 per kWh.
Dwiki menambahkan, proyek tersebut juga menawarkan tingkat pengembalian investasi yang lebih menarik.
Baca: PertaMina BetadiHina: Ketika Negeri 'Di Atas dan Di Bawah Minyak' Dipaksa Antre Harkat dan Martabat
> “Tingkat pengembalian investasi lebih kompetitif sebesar 10,2%, serta periode pengembangan modal lebih cepat dibandingkan mempertahankan PLTU, yakni 9,3 tahun.”
Selain meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional, pembangkit hibrida tersebut juga dinilai mampu mengurangi emisi gas rumah kaca dan membuka peluang pendapatan tambahan melalui perdagangan karbon.
Baca: Sosok Ir. Fachruddin Siregar Jadi Sorotan Publik, Dinilai Berpengalaman dan Dekat dengan Masyarakat
Sementara itu, Manajer Advokasi dan Kampanye Walhi Riau, Ahlul Fadli, menilai proyek PLTU yang telah menyerap investasi sekitar Rp143,67 miliar itu sudah tidak lagi layak dikategorikan sebagai aset tetap karena tidak memberikan manfaat ekonomi.
> “Jika terus dibiarkan, proyek tersebut semakin memperlebar kerugian dari selisih investasi awal dan nilai aset yang tersisa.” (SM)
