Truk Over Muatan Bikin Jalan Kampar Rusak, DPRD Riau Desak Tambang Ditertibkan
KANALSUMATERA.com - PEKANBARU — Kerusakan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Kampar, Riau, mendapat sorotan serius dari DPRD Provinsi Riau. Komisi III meminta pemerintah daerah dan instansi terkait segera menertibkan kendaraan angkutan material galian C serta truk pengangkut kelapa sawit yang diduga beroperasi dengan muatan melebihi kapasitas jalan. Selasa (08/09/2026).
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau, Edi Basri, SH, MSi, mengatakan persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan karena kendaraan bertonase besar yang terus melintas dinilai menjadi salah satu faktor yang mempercepat kerusakan infrastruktur jalan.
Menurutnya, kondisi jalan yang memiliki kemampuan menahan beban tertentu tidak sebanding dengan kendaraan pengangkut material yang beroperasi di lapangan. Bahkan, muatan sejumlah truk disebut mencapai hampir dua kali lipat dari kemampuan jalan.
Baca: Masyarakat Riau Deklarasikan 8 Tuntutan Akhiri Kabut Asap, Desak Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih
"Jalan hanya mampu 15 atau 16 ton, sekarang dipakai tronton dengan muatan hampir 30 sampai 40 ton. Jalannya akhirnya hancur. Ini yang dituntut masyarakat," tegas Edi Basri.
Komisi III DPRD Riau mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan yang menggunakan jalur tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, termasuk kendaraan yang beroperasi tanpa memenuhi ketentuan, dewan membuka kemungkinan mendorong penindakan hingga pencabutan dokumen perizinan.
Baca: Raih 4 Medali di PESONAS II 2026, Atlet SOIna Kampar Disambut Wabup Misharti
Tidak hanya perusahaan yang telah memiliki izin, perhatian DPRD Riau juga tertuju pada aktivitas tambang galian C yang diduga ilegal. Salah satu lokasi yang menjadi sorotan disebut memiliki luas sekitar 1,5 hektare.
Untuk memastikan kondisi sebenarnya, Komisi III berencana turun langsung ke lapangan. Peninjauan tersebut akan digunakan untuk memeriksa legalitas kegiatan pertambangan sekaligus mencocokkan dokumen perizinan dengan aktivitas pengerukan yang berlangsung.
"Kalau memang mau melanjutkan usaha, urus izinnya. Kalau tidak, tutup. Kalau mau hidup, harus ada izin. Kalau tidak ada izin, otomatis aktivitasnya tidak bisa dilanjutkan," ujar Edi.
Baca: Bupati Kampar Ahmad Yuzar Dorong Lubuk Larangan Siberuang Jadi Wisata Budaya
Angkutan Sawit Juga Disorot
Selain aktivitas galian C, dewan turut menyoroti kendaraan angkutan dari Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) yang menggunakan jalan umum. Infrastruktur tersebut dibangun dan dipelihara menggunakan anggaran daerah sehingga penggunaannya dinilai harus memperhatikan kemampuan jalan serta kepentingan masyarakat luas.
Baca: ISPU Kampar Tembus 348, Kualitas Udara Bangkinang Masuk Kategori Berbahaya
Komisi III menegaskan, aktivitas logistik perusahaan tidak boleh menyebabkan kualitas jalan publik terus menurun. Terlebih, kerusakan jalan pada akhirnya dapat membebani pemerintah daerah karena membutuhkan anggaran tambahan untuk perbaikan.
DPRD Riau juga meminta transparansi mengenai kewajiban pajak dari aktivitas pertambangan galian C. Setiap pengusaha diminta dapat menunjukkan bukti pembayaran pajak serta menyelesaikan kewajiban apabila masih terdapat tunggakan.
"Katanya sudah bayar pajak. Besok waktu kita turun, kita minta dokumennya. Mana pajak yang sudah dibayarkan," kata Edi.
Baca: Bupati Kampar Tegaskan Sinergi Adat dan Pemerintah, Pengurus LAK 2026–2031 Segera Dikukuhkan
Reklamasi Tambang Wajib Dilakukan
Persoalan lingkungan menjadi perhatian lain yang turut ditekankan Komisi III. Pengusaha galian C diingatkan untuk memenuhi kewajiban jaminan reklamasi pascatambang sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca: Perkuat Syiar Islam, Ittihadul Muballighin Pekanbaru Siapkan Bengkel Da’i
Dewan meminta area yang telah selesai dieksploitasi tidak dibiarkan terbuka dan berpotensi menimbulkan persoalan baru. Bekas pengerukan material harus dipulihkan sehingga tidak membahayakan masyarakat maupun memperparah kerusakan lingkungan.
Melalui peninjauan lapangan nantinya, DPRD Riau berharap seluruh persoalan terkait aktivitas galian C, angkutan bertonase berat, kewajiban pajak, legalitas usaha hingga reklamasi dapat diperiksa secara menyeluruh.
Langkah tersebut sekaligus diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah dan aparat terkait untuk mengambil tindakan terhadap kegiatan yang terbukti melanggar aturan. (SM)
