Harga Kelapa Inhil Anjlok, Syahrul Aidi Minta Pemerintah Intervensi Harga dan Kebijakan Ekspor

Mawardi Tombang Amar
Minggu, 23 Agustus 2026 12:17:29
Dr. Syahrul Aidi Maazat

KANALSUMATERA.com - PEKANBARU — Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I, Dr. Syahrul Aidi Maazat, meminta pemerintah segera melakukan intervensi terhadap harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang mengalami penurunan tajam. Ia juga meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan ekspor kelapa karena kapasitas industri dalam negeri saat ini belum mampu menyerap seluruh produksi petani.

Pernyataan tersebut disampaikan Syahrul Aidi pada Ahad (23/8/2026). Menurutnya, persoalan harga kelapa di Inhil harus segera ditangani karena menyangkut kehidupan masyarakat yang bergantung pada komoditas perkebunan tersebut.

Syahrul Aidi mengatakan, salah satu persoalan utama yang menyebabkan harga kelapa anjlok adalah ketidakseimbangan antara produksi dengan kemampuan penyerapan industri dalam negeri.

Inhil memiliki produksi kelapa yang sangat besar, mencapai sekitar 6,95 juta butir per hari. Namun, kemampuan industri dalam negeri disebut baru mampu menampung sekitar 2 juta butir per hari.

Baca: Menteri LH dan Kapolda Riau Dorong Keadilan Ekologis di Pekan Rakyat Lingkungan Hidup

Artinya, terdapat jutaan butir kelapa yang belum terserap secara optimal. Ketika produksi tinggi sementara kapasitas industri terbatas, kelapa akhirnya menumpuk di tingkat masyarakat dan membuat posisi petani semakin lemah dalam menentukan harga jual.

Menurut Syahrul Aidi, pemerintah memang perlu mendorong hilirisasi kelapa untuk meningkatkan nilai tambah komoditas. Namun, kebijakan hilirisasi harus berjalan seiring dengan kesiapan industri pengolahan dalam negeri.

"Kalau produksi 6,95 juta itu bisa terserap dengan sempurna, baik untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor, tentu harga akan lebih baik dan petani akan mendapatkan keuntungan. Jangan sampai karena kebijakan hilirisasi sementara industri dalam negeri belum mampu menyerap seluruh produksi, kelapa justru menumpuk di masyarakat," tegas Syahrul Aidi.

Karena itu, ia meminta pemerintah meninjau kembali berbagai kebijakan yang menghambat ekspor kelapa. Menurutnya, ekspor masih menjadi salah satu solusi penting untuk menyerap produksi petani selama kapasitas industri pengolahan dalam negeri belum mampu menampung seluruh hasil produksi.

Baca: Perdana Digelar, BPBDPK Riau Gelar Rakor Perkuat Sinergi Damkar Kabupaten dan Kota

Syahrul Aidi menilai tidak tepat jika akses ekspor diperketat sementara industri domestik belum memiliki kemampuan untuk menyerap produksi kelapa secara maksimal.

Menurutnya, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara agenda hilirisasi dan kebutuhan pasar petani. Hilirisasi tetap harus dilanjutkan, tetapi jangan sampai dalam prosesnya justru menyebabkan hasil panen petani tidak terserap.

"Jangan sampai kebijakan yang tujuannya baik untuk hilirisasi justru membuat petani menjadi korban karena hasil produksinya tidak terserap. Hilirisasi harus berjalan, tetapi pasar ekspor juga harus tetap menjadi bagian dari solusi selama kapasitas industri dalam negeri belum mencukupi," ujar Syahrul Aidi.

Ia menyebut apabila produksi kelapa dapat terserap secara optimal, baik oleh pasar dalam negeri maupun pasar ekspor, harga di tingkat petani berpotensi kembali meningkat. Bahkan, dengan kondisi penyerapan yang sempurna, harga kelapa dapat mencapai sekitar Rp7.000 per kilogram seperti sebelumnya.

Baca: Nasib 2.400 PPPK Paruh Waktu di Riau Masih Menunggu Kepastian Pengangkatan dari Pusat

Kondisi tersebut tentu akan jauh lebih menguntungkan petani dibandingkan harga saat ini yang mengalami tekanan akibat terbatasnya penyerapan.

Syahrul Aidi juga mendorong pemerintah mempercepat pembangunan industri hilirisasi kelapa di Inhil. Tambahan kapasitas pengolahan dinilai sangat dibutuhkan mengingat produksi kelapa Inhil yang mencapai jutaan butir setiap hari.

Namun, sambil menunggu pembangunan dan peningkatan kapasitas industri tersebut, pemerintah harus mengambil langkah cepat untuk menjaga harga dan memastikan hasil panen petani tetap memiliki pasar.

Ia menilai pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan pabrik sebagai solusi jangka panjang. Dalam kondisi saat ini, akses terhadap pasar ekspor tetap diperlukan untuk menampung produksi yang belum mampu diserap industri domestik.

Baca: Ombudsman Riau Buka Posko Aduan Pengambilan Ijazah, Alumni SMA/SMK Dipersilakan Melapor

"Yang paling penting sekarang adalah bagaimana produksi petani terserap. Kalau industri dalam negeri baru mampu menyerap sekitar 2 juta dari 6,95 juta produksi, maka sisanya harus memiliki akses pasar. Jangan sampai kelapa menumpuk dan akhirnya harga jatuh," kata Syahrul Aidi.

Syahrul Aidi berharap pemerintah pusat segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan perdagangan kelapa sekaligus mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga di tingkat petani.

Menurutnya, potensi kelapa Inhil sangat besar dan dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi Riau maupun nasional. Karena itu, kebijakan pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara hilirisasi, kapasitas industri dalam negeri, akses ekspor dan perlindungan harga petani.

Dengan penyerapan yang lebih optimal, baik melalui industri domestik maupun pasar ekspor, Syahrul Aidi meyakini petani kelapa Inhil dapat memperoleh harga yang lebih baik sekaligus mendapatkan manfaat lebih besar dari potensi komoditas kelapa yang dimiliki daerah tersebut.



Terkait
DPRD Riau Terima Audiensi BEM UNRI dan UIN Suska: Soroti Isu ODOL, BBM hingga Mafia Tanah
DPRD Riau Terima Audiensi BEM UNRI dan UIN Suska: Soroti Isu ODOL, BBM hingga Mafia Tanah
Saat Hadiri RUPS-LB Tahun 2026, Bupati Kampar Tegaskan
Bupati Zukri Pimpin Rapat Penanganan Banjir Sungai Kamp
Bantuan Dana Replanting Sawit di Desa Sumber Jaya Bengk
Lainnya
Ketua TP-PKK Kampar Konsolidasikan Program, Perkuat Sinergi Hingga Tingkat Kecamatan
Ketua TP-PKK Kampar Konsolidasikan Program, Perkuat Sinergi Hingga Tingkat Kecamatan
Syahrul Aidi Sebut Empat Pilar MPR RI adalah Penyangga
Harga TBS Kelapa Sawit di Riau Naik Jadi Rp1.601,89 per
Mencuri Kotak Amal, Pemuda Jambi Terancam 5 Tahun Penja
Global
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Jepang Turunkan 3 Helikopter CH-47 dan 600 Personel Bantu Atasi Karhutla di Kalimantan
Trump Ganti Nama Danau Ontario Jadi Danau Amerika, PM K
Prabowo Terima Ramos-Horta di Istana, 20 Peraih Nobel I
Lifestyle
Kompres Es di Ketiak untuk Redakan Kecemasan? Ini Penjelasan Psikiater
Kompres Es di Ketiak untuk Redakan Kecemasan? Ini Penjelasan Psikiater
Bukan Gaji Bulanan, Segini Uang dan Bonus yang Bisa Dit
BPJS Kesehatan Masih Defisit Rp2 Triliun per Bulan, Dan
Ottech
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Google Resmi Ubah Strategi Update Android, Ini Informas
Disney Tuntut Google Dugaan Pencurian Hak Cipta AI, Ini
Fokus Redaksi
995 Airsoft Gun di Sekolah Jaksel Diklaim Berizin, Ini Penjelasan Perbakin
995 Airsoft Gun di Sekolah Jaksel Diklaim Berizin, Ini Penjelasan Perbakin
Pria Diduga Terjun dari Jembatan Rantau Berangin, Tim G
Kasus Tanah Warisan Kampar, Kuasa Hukum Minta Penyidik
Hoax or Not
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Banyak Pelaku Terorisme Berasal dari Sumbar dan Sumsel,
Soal Penelantaran Kakek Bernama Abdul Jalil di Medan, I
Ekonomi
Harga Emas Anjlok 2,9%, Sinyal Kevin Warsh Picu Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga The Fed
Harga Emas Anjlok 2,9%, Sinyal Kevin Warsh Picu Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga The Fed
Indonesia Bidik Industri Chip Global, 15.000 Tenaga Ker
BGN Coret 80 Sekolah Swasta Elite dari Penerima MBG, Ad
Politik
Yusril Bantah Bahas Cawapres dengan Menhan Sjafrie, Ungkap Agenda Pertemuan
Yusril Bantah Bahas Cawapres dengan Menhan Sjafrie, Ungkap Agenda Pertemuan
MPR Tetap Jadwalkan Pemilihan Wapres 9 Desember, Catata
Dasco Tegaskan Pertemuan dengan Menhan Sjafrie Bahas Re