Bupati Pelalawan Ungkap Ribuan Warga Ngungsi-Jalan Rusak Imbas Pintu PLTA Dibuka
KANALSUMATERA.com - Jakarta - Bupati Pelalawan di Riau, Zukri menyampaikan keluhan terkait pembukaan Pintu Waduk PLTA Koto Panjang. Keluhan itu karena pembukaan pintu PLTA membuat ekonomi masyarakat lumpuh.
Bukan tanpa alasan, Bupati Zukri menyebut banyak menerima masukan dan keluhan dari masyarakat di Pelalawan. Khususnya saat pembukaan pintu waduk musim hujan yang menyebabkan banjir.
Menurut Zukri, masyarakat yang tinggal di tepian Sungai Kampar disebut terdampak pembukaan pintu. Sepanjang 2024-2025 ini saja setidaknya hampir 4 kali terendam dan aktivitas jalan lintas timur sumatera dari KM 72-84 lumpuh.
Ketua PDIP Riau itu berharap ke depan PLN bisa berkoordinasi jelang pembukaan pintu waduk. Sehingga Pemkab Pelalawan yang wilayahnya terdampak aliran air sungai bisa bersiap.
Baca: Hadapi Lonjakan Arus Balik Idul Adha 2026, Dishub Bengkalis Siagakan Empat Armada RoRo
"Kita mau PLN koordinasilah sebelum buka tutup. Jadi kami berharap bisa diatur agar tak berdampak ke masyarakat, tahun 2025 ini saja kita sudah 2 kali dan 2024 juga," ujar Zukri saat pertemuan dengan Direktur Distribusi PLN, Adi Priyanto di Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Zukri mengungkap pembukaan pintu waduk membuat kampung halamannya terendam banjir. Sejumlah tempat pemukiman hingga fasilitas umum terdampak karena lumpuh total.Bahkan tercatat ada 3.388 kepala keluarga dengan 11.577 jiwa terdampak.
Selain itu 28 ruas jalan, 117,7 KM jalan terdampak banjir. Termasuk 12 KM jalan nasional dari KM 72-84 dan Jalan Provinsi 25 KM di ruas Teluk Meranti Pulau Muda serta 6 KM jalan Pelalawan.
"Ini kerugiannya cukup besar, bukan hanya infrastruktur saja. Tapi ekonomi, pertanian, perkebunan. Kasihan orang tanam sawit baru 2 tahun, baru tumbuh tewaslah," kata Zukri.
Baca: Khutbah Idul Fitri di Pekanbaru, Hendry Munief Ajak Masyarakat Merajut Tenun Persaudaraan
Masukkan itu tak hanya disampaikan pada PLN saja. Zukri persoalan itu disebut telah disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Ia ingin persoalan pembukaan waduk ke depan bisa teratasi.
"Kita sampaikan tidak hanya ke PLN, tapi juga ke Bappenas dan instansi terkait ya. Termasuk kan bisa itu pembuatan waduk baru atau normalisasi Sungai Kampar itu sendiri, intinya kita mau persoalan ini tak terjadi lagi ke depan," kata Zukri. (dtc)
