Menteri LH dan Kapolda Riau Dorong Keadilan Ekologis di Pekan Rakyat Lingkungan Hidup
KANALSUMATERA.com - PEKANBARU — Upaya memperkuat perlindungan lingkungan dan pemulihan ekosistem di Riau mendapat perhatian dalam Pekan Rakyat Lingkungan Hidup 2026. Forum yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tersebut menjadi ruang untuk mempertemukan pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi lingkungan, masyarakat adat, dan berbagai kelompok masyarakat. Jumat (21/08/2026).
Pekan Rakyat Lingkungan Hidup mengusung tema “Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis” dan berlangsung di Gedung Tenas Effendy, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Pekanbaru. Agenda ini juga menjadi bagian dari Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup WALHI 2026 yang berlangsung hingga 25 Agustus.
Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat yang membuka kegiatan tersebut menekankan pentingnya memasukkan prinsip keadilan dalam kebijakan lingkungan, termasuk dalam upaya pengendalian perubahan iklim.
Baca: PKL di Sekitar Pasar Senapelan Wajib Angkat Lapak, Pemko Siapkan Lokasi Relokasi
"Misalnya, dalam pembahasan mengenai Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim, saya berharap undang-undang tersebut tidak hanya berbicara mengenai pengendalian perubahan iklim, tetapi juga memastikan adanya keadilan," kata Jumhur.
Menurut Jumhur, kebijakan lingkungan tidak cukup hanya berorientasi pada pengendalian kerusakan. Aspek keadilan bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan ekologis juga perlu menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan.
Baca: Bunda Literasi Kampar Luncurkan Buku Berlibur ke Candi Muara Takus
"Karena itu, saya ingin mendorong agar prinsip keadilan menjadi bagian penting dalam kebijakan pengendalian perubahan iklim Kalau kita melihat perkembangan pembangunan dunia, termasuk Indonesia, selama ini kita berada dalam fase pembangunan konvensional," imbuhnya.
Soroti Perdagangan Karbon
Jumhur juga menyinggung perkembangan perdagangan karbon yang dinilai memiliki potensi ekonomi. Namun, ia mengingatkan agar manfaat ekonomi dari pengelolaan lingkungan tidak hanya dinikmati oleh investor atau pihak tertentu.
Baca: DPRD Bengkalis Dorong Disperindag Lakukan Penguatan Data untuk Penambahan Kuota BBM
"Karbon tersebut kemudian memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan melalui pasar karbon Ini merupakan sesuatu yang mungkin dahulu tidak pernah kita bayangkan. Tetapi kemudian muncul pertanyaan penting, margin ekonomi yang besar itu akan dinikmati oleh siapa? Apakah hanya menjadi keuntungan bagi spekulan dan investor? Ataukah masyarakat yang menjaga lingkungan juga mendapatkan manfaat yang adil? Karena itu, sejak awal kita harus mempersiapkan desain kebijakannya," paparnya.
Ia menilai desain kebijakan sejak awal sangat penting agar pemanfaatan sumber daya ekologis memberikan manfaat yang lebih adil bagi masyarakat sekaligus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.
Baca: Anggota DPRD Riau Samsuri Daris Lepas Pawai Milad ke-86 Desa Kotabaru Inhil
Kapolda Riau Dorong Sinergi Lintas Sektor
Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan turut menilai Pekan Rakyat Lingkungan Hidup sebagai momentum strategis untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menghadapi persoalan ekologis di Riau.
Menurut Herry, kerusakan lingkungan tidak semestinya hanya dilihat sebagai persoalan ekologis. Dampaknya dapat meluas hingga menyentuh kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi, dan aspek keamanan.
Baca: Kampar dan Lima Puluh Kota Perkuat Sinergi, Sepakat Tangani Tambang Emas Ilegal di Perbatasan
Pandangan tersebut sejalan dengan upaya penguatan penanganan persoalan lingkungan di Riau, termasuk kebakaran hutan dan lahan. Sebelumnya, Polda Riau bersama Forkopimda melakukan pemantauan udara terhadap wilayah yang memiliki konsentrasi hotspot karhutla untuk memastikan data di lapangan segera diverifikasi dan ditindaklanjuti.
WALHI Tekankan Hak Masyarakat dan Alam
Baca: Wabup Kampar Hadiri Peresmian Jembatan Merah Putih Presisi Tahap II Bersama Kapolri Secara Virtual
Direktur Eksekutif Nasional WALHI Boy Jerry Even Sembiring mengatakan Pekan Rakyat Lingkungan Hidup menjadi ruang untuk memperkuat gerakan lingkungan sekaligus membangun kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai elemen masyarakat.
“Pertama, WALHI menegaskan posisinya sebagai organisasi terbuka yang dapat berkolaborasi dengan negara dan seluruh elemen masyarakat. Namun, kolaborasi tersebut tidak menghilangkan sikap kritis WALHI dalam mengawal kebijakan dan persoalan lingkungan,” ujar Boy Jerry.
WALHI juga menekankan bahwa perjuangan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan hak masyarakat memperoleh lingkungan yang sehat, tetapi juga menyangkut hak alam atau the rights of nature.
Baca: Kasus HIV di Riau Tembus 11.523, Dinkes Perluas Skrining untuk Percepat Deteksi Dini
Sementara itu, Ketua WALHI Riau Eko Yunanda menyebut forum tersebut bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat konsolidasi gerakan lingkungan.
"Ini bukan hanya agenda tahunan saja, tapi kesempatan untuk memperkuat konsolidasi, dan berjuang bersama untuk kelangsungan lingkungan hidup dan kegiatan sosial lainnya," jelas Eko Yunanda.
Baca: Bupati Kampar Tinjau Kafilah MTQ Kontingen Kabupaten Kampar di Kuantan Singingi
Pekan Rakyat Lingkungan Hidup 2026 diharapkan menghasilkan gagasan yang dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nyata, sehingga upaya pemulihan ekosistem di Riau tidak berhenti pada forum diskusi, tetapi berlanjut dalam perlindungan lingkungan dan ruang hidup masyarakat. (SM)
