Gubernur Kepri Minta OPD Kurangi Kegiatan Seremonial
Tanjungpinang - Gubernur Provinsi, Kepri Nurdin Basirun menekankan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar membelanjakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 sesuai kebutuhan pokok bukan seremonial.
"Kurangi pelatihan, rapat, dan studi banding yang tidak memiliki nilai ekonomis," kata Nurdin, belum lama ini.
Nurdin menyampaikan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu, di dalam pelaksanaan APBD tahun 2019 tiap-tiap OPD harus mencermati secara berulang terhadap proyek pekerjaan maupun barang yang dibelanjakan, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan atau belum.
Selain itu, kata Nurdin, Jokowi turut meminta jangan ada lagi perkara korupsi yang melibatkan Pemerintah Daerah se-Indonesia, terutama menyangkut penyalahgunaan wewenang Kepala OPD selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam mengelola APBD tahun 2019.
Baca: BNN Dorong Larangan Total Vape, Modus Narkotika Cair Kian Mengkhawatirkan
"Tanggung jawab kita, setiap Rupiah untuk masyarakat," imbuh Nurdin.
Ketua DPW Nasdem itu melanjutkan, saat ini APBD Provinsi Kepri 2019 difokuskan untuk lima program prioritas pembangunan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Ia memaparkan kelima prioritas pembangunan tersebut yakni peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan pusat kebudayaan melayu, pengembangan infrastruktur wilayah, dan pengembangan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
"Untuk program priotas 2019 sebagaimana yang diarahkan Presiden, saya pikir Kepri sudah melakukan itu," tuturnya.
Baca: Kunker ke Kepri, Hendry Munief Harapkan Konsep Ekonomi Biru Dapat Diakomodir di RUU Daerah Kepulauan
Nurdin menambahkan PA/KPA dituntut segera melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan serta tercantum di dalam Dokumen Pelaksana Anggaran OPD tahun 2019.
Ia mengharapkan Kepala OPD dapat memahami bahwa yang diharapkan dari APBD bukan hanya pencapaian, tetapi juga hasil dari setiap program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan bagi kepentingan masyarakat di Kepulauan Riau.btc/ks
