DPRD Kepri Konsultasi ke Bappenas, Minta Pemerintah Fokus dan Perhatikan Kepri

KANALSUMATERA.com - Komisi III DPRD Kepulauan Riau yang membidangi masalah pembangunan melaksanakan konsultasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta 13-15 Februari 2019. Berharap agar Pemerintah pusat serius membangun Kepri,

Dalam konsultasinya Komisi III yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Widiastadi Nugroho meminta agar pemerintah pusat agar lebih fokus dan memperhatikan Provinsi Kepulauan Riau.

“Provinsi kita ini adalah wilayah terdepan yang sebagian besar wilayahnya merupakan laut dan berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga,” kata Widiastadi.

Menurutnya saat ini pemerintah pusat dirasa belum optimal dalam melakukan pembangunan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan daerah kepulauan yang tergolong wilayah terdepan, tertinggal dan terluar.

Baca: BNN Dorong Larangan Total Vape, Modus Narkotika Cair Kian Mengkhawatirkan

“Artinya kalau hanya mengandalkan APDB Kepri yang hanya Rp 3,5 triliun tidak akan bisa optimal dalam melaksanakan pembangunan di Kepri,” terang dari pria yang kerap disapa Mas Iik.

Ia mengatakan bahwa untuk membangun sebuah wilayah yang memiliki karakteristik kepulauan membutuhkan dana yang cukup besar.

Anggota Komisi III Irwansyah mengatakan APDB Kepri sebesar Rp 3,5 triliun yang sebagian besar berasal dari dana perimbangan tersebut dirasa tidak cukup untuk menjangkau pembangunan di seluruh wilayah di Kepri.

“Dengan APBD kita tersebut kita tidak bisa optimal dalam melaksanakan pembangunan, karena dalam membangun wilayah yang berkarakteristik kepulauan membutuhkan anggaran yang sangat besar,” ungkap Irwansyah.

Baca: Kunker ke Kepri, Hendry Munief Harapkan Konsep Ekonomi Biru Dapat Diakomodir di RUU Daerah Kepulauan

Irwansyah juga menegaskan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas agar Kepri dijadikan salah satu daerah prioritas dalam hal pembangunan wilayah 3T.

“Bagaimana caranya agar Kepri bisa mendapatkan dukungan anggaran pembangunan infrastruktur atau yang lain yang lebih besar dari pemerintah pusat,” pinta Irwansyah.