Dinkes Riau Dorong Penguatan Anggaran Daerah dan Desa Cegah Kasus HIV, TBC, Malaria
KANALSUMATERA.com - PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong penguatan dukungan anggaran dalam upaya pencegahan dan pengendalian AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM). Komitmen tersebut mengemuka dalam Workshop Petunjuk Teknis Integrasi ATM dan Kebijakan Nasional Terkait ATM yang berlangsung di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru, Rabu (1/07/2026).
Penguatan dukungan pembiayaan dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat pencapaian target eliminasi penyakit menular di daerah. Selain APBD, pemanfaatan dana desa dan dana kelurahan juga didorong untuk mendukung berbagai program pencegahan dan pengendalian ATM di tingkat masyarakat.
Baca: Hotspot Riau Menurun, Kampar dan Pelalawan Masih Jadi Wilayah Terbanyak
Dalam sambutannya, Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Dahlia Eka okta menjelaskan bahwa sejumlah daerah di Riau telah mengalokasikan anggaran untuk program Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (PPATM). Langkah tersebut diharapkan dapat diperluas sehingga seluruh daerah memiliki dukungan pendanaan yang memadai dalam menjalankan program kesehatan prioritas.
"Kami mendorong pemerintah kabupaten, kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan untuk memanfaatkan berbagai sumber pendanaan yang tersedia guna mendukung program PPATM. Semakin kuat dukungan anggaran, semakin besar peluang kita menekan angka kasus dan mencapai target eliminasi tahun 2030," katanya.
Baca: Pekanbaru Dipercaya Jadi Tuan Rumah Forum Internasional GCMC, Kepala Daerah Tiga Negara Berkumpul
Ia menambahkan bahwa penguatan anggaran harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem surveilans, serta kolaborasi lintas sektor di setiap tingkatan pemerintahan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, puskesmas, hingga pemerintah desa menjadi faktor penting dalam mempercepat penanggulangan AIDS, TBC, dan Malaria.
"Kami berharap seluruh pemerintah daerah dapat mengoptimalkan kebijakan nasional yang telah diterbitkan, termasuk pemanfaatan APBD, dana desa, dan dana kelurahan untuk mendukung program Pencegahan dan Pengendalian AIDS, TBC, dan Malaria. Dengan dukungan anggaran yang memadai, berbagai upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dapat berjalan lebih efektif," ujar Dahlia.
Baca: Bupati Kampar Dampingi Kapolri Tinjau PT Furuta Presisi, Perkuat Swasembada Pangan Nasional
Pada kesempatan itu juga, Program Koordinator RSSH ADINKES Pusat di Provinsi Riau, Dedi Perlaungan mengatakan Sementara itu, Program Koordinator RSSH ADINKES Pusat di Provinsi Riau, Dedi Perlaungan, mengatakan bahwa integrasi program AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria merupakan bagian dari strategi nasional untuk memperkuat efektivitas layanan kesehatan di daerah. Menurutnya, penyelarasan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program menjadi kunci agar target eliminasi tahun 2030 dapat dicapai.
"Workshop ini bertujuan menyamakan pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai petunjuk teknis integrasi AIDS, TBC, dan Malaria serta implementasi kebijakan nasional di daerah. Dengan pemahaman yang sama, diharapkan seluruh kabupaten dan kota mampu mengoptimalkan program PPATM sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing," tutup Dedi (SM)
