Wagubri Lepas Tim Terpadu Sisir Perkebunan Sawit Ilegal di Pelalawan dan Kuansing
KANALSUMATERA.com - PEKANBARU - Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution kembali melepas tim IV dan tim V satuan tugas (Satgas) terpadu penertiban perkebunan kelapa sawit ilegal untuk menyisir ke Kabupaten Pelalawan dan Kuantan Singingi (Kuansing).
Dalam arahannya, Wagubri meminta agar tim yang terdiri dari unsur penegak hukum itu dapat bekerja secara profesional dalam tugasnya melakukan pendataan terhadap lahan-lahan sawit di Provinsi Riau yang menyalahi aturan dan ketentuan perundang-undangan.
"Kalau nanti ada yang menghalang-halangi, pertama jangan terpancing emosi. Kemudian jelaskan kepada mereka (yang menghalangi) kalau kita bekerja sesuai perintah negara," kata Edy saat melepas tim terpadu di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru, Selasa (26/11/2019) pagi.
Wagubri juga mengatakan, tim penertiban lahan sawit ilegal itu sebelumnya juga telah melakukan pendataan di sejumlah kabupaten/kota wilayah setempat.
"Dalam waktu dekat, segera kita akan laporkan kepada Pak Gubernur, ini (pelepasan) tim yang keempat dan kelima," ujarnya.
"Tim pertama kemarin bertugas di Rohul, tim kedua di Kampar, tim ketiga di Inhu, tim keempat di Pelalawan, dan tim kelima sekarang di Kuansing," tambah Wagubri lagi.
Dia berharap, dalam lima hari ke depan, tim yang dilepas hari ini sudah dapat menyelesaikan tugasnya.
Baca: Nobar Piala Dunia 2026 di Kominfo Kampar Semarak, UMKM Lokal Ikut Tumbuh dan Berdaya
"Hasil dari total yang sudah dilakukan lima tim itu nanti akan dipaparkan oleh Dansatgas, dalam hal ini Pak Ervin (Kadis KLHK Provinsi Riau) kepada Pak Gubernur," jelasnya.
Ungkap Wagubri, jika nanti didapati ada oknum yang melaksanakan perkebunan tanpa izin, atau terdapat perkebunan sawit yang wilayahnya tidak sesuai peruntukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka akan dilaporkan kepada Gubernur Riau untuk ditindaklanjuti.
"Itu nanti semua akan dilaporkan, setelah dilaporkan itu. Pak Gubernur dan Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) nanti akan mengambil sikap terkait apa yang akan dilakukan," tuturnya.
"Karena apabila nanti Satgas salah mengambil data, akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Tapi saya yakin data yang mereka sajikan itu akurat," demikian Wagubri.
