Pusat Kuliner Kementerian Industri di Langkat Dikritik Dewan, Begini Jawaban Wakil Bupati

MEDAN kanalsumatra.com, STABAT - Bupati Langkat Terbit Rencana melalui Wakil Bupati Langkat H Syah Afandin memberikan jawaban atas padangan umum dari fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Langkat.Jawaban ini tentang pembahasan rancangan Perubahan (P) APBD Kabupaten Langkat TA 2019, pada rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat, di Gedung DPRD Langkat, Stabat.

Bupati Langkat mengatakan, jawaban yang disampaikan bersifat penting dan mendesak. Sedangkan pertanyaan yang bersifat saran dan himbauan, akan direkapitulasi untuk dibahas, dipelajari dan segera ditindak lanjuti oleh SKPD sesuai tufoksinya, serta akan dikordinasikan kepada intansi lain atau pemerintah yang lebih tinggi sesuai kewenangannya.Adapun jawaban dari pandangan umum, Antoni dari fraksi Bintang Sejahtera Persatuan Nasional, Agus Salim dari fraksi partai Demokrat, Arifuddin dari fraksi Hati Nurani Bangsa, Kirana Sitepu dari fraksi PDI P, Syamsul Bahri dari fraksi partai Nasdem dan Yustin dari fraksi partai Golkar.

Dari Fraksi Bintang Sejahtera Persatuan Nasional, mempertanyakan terkait pembangunan pusat kuliner yang berlokasi di Sei Karang Desa Kwala Begumit, yang selama ini tidak berfungsi sesuai harapan.Padahal anggaran yang dikucurkan cukup besar.

Wakil Bupati menjawab, bangunan tersebut program pemerintah pusat yang ada di daerah, dibangun melalui anggaran Kementerian Perindustrian RI, dengan nama Sentral IKM Furniture/Mebel. Difungsikan sebagai tempat produksi mebel bagi pelaku IKM yang berasal dari beberapa kecamatan."Saat ini telah ada pelaku usaha mebel menjalankan produksinya, sebanyak 10 pelaku dari yang direncanakan 20 pelaku usaha,”sebutnya.

Pandangan umum dari partai Demokrat, soal penggunaan anggaran dapat mencapai keseimbangan ekonomi makro pada prekonomian masyarakat. Wakil Bupati menjelaskan, Pemkab Langkat telah menyusun kebijakan umum Perubahan anggaran tahun 2019, dengan memperhatikan kondisi ekonomi mikro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah.

Pandangan umum dari dari Fraksi Hati Nurani Bangsa, mengenai pendapatan daerah yang mengalami kenaikan 1,68 persen dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, namun dari PAD lainnya turun hingga 4,37 persen. Diterangkan Wakil Bupati, bahwa jenis pendapatan dari kelompok PAD yang mengalami penurunan dari lain-lain PAD yang sah yaitu dari jasa giro dan lain-lain penerimaan.