Perkuat Sinergi, Bupati Kampar Ikuti Rakor Inflasi dan Sosialisasi Jaminan Produk Halal
KANALSUMATERA.com - Bangkinang – Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Senin (18/5/2026). Kegiatan ini dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk pengawasan obat dan makanan serta sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal.Pemerintah Pusat & Daerah
Rakor yang berlangsung secara virtual dari Ruang Media Center Kantor Bupati Kampar tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian dan diikuti oleh berbagai instansi terkait, seperti BPS Pusat, Badan Pangan Nasional, BPOM, Bulog, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan serta optimalisasi pemanfaatan DAK Non Fisik, khususnya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang difokuskan pada pengawasan obat dan makanan. Selain itu, penguatan peran pemerintah daerah melalui BPOM juga menjadi perhatian utama guna melindungi masyarakat dari peredaran produk ilegal dan berbahaya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pengendalian inflasi.
Baca: Wabup Misharti Buka Apresiasi Duta Genre 2026, Dorong Remaja Kampar Kreatif dan Berdaya
“Pengendalian inflasi perlu dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Semua program yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, termasuk pengawasan obat dan makanan serta pembangunan perumahan, harus berjalan seiring,”ungkapnya.
Ia juga menekankan peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program, terutama dalam penggunaan anggaran.
“Melalui DAK Non-Fisik BOK POM, kami mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif melakukan pengawasan obat dan makanan. Tujuannya agar produk yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan sesuai standar.” tutupnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Kampar dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.Pemerintah Pusat & Daerah
Baca: Pemprov Riau Percepat IPR Tambang Rakyat, WPR Kuansing Jadi Prioritas Legalisasi
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara terukur dan terkoordinasi. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi perlu sinergi dengan pemerintah pusat dan lintas sektor agar stabilitas harga tetap terjaga,”ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha sebagai upaya meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk daerah.
“Kami mendorong para pelaku usaha di Kabupaten Kampar untuk segera mengurus sertifikasi halal. Ini bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi juga peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan kualitas produk”tutupnya.
Melalui partisipasi dalam rakor ini, Pemerintah Kabupaten Kampar diharapkan semakin optimal dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memastikan keamanan produk yang dikonsumsi masyarakat. (Adv)
