Pemkab Kampar Diminta Segera Selesaikan Pembebasan Lahan Jalan Pekanbaru-Bangkinang
KANALSUMATERA.com - Pekanbaru - Sebagai jalan nasional yang padat di Sumatera, Highway (jalan besar) Pekanbaru-Bangkinang saat ini terus dibenahi oleh pemerintah. Pengerjaannya semenjak tahun 2009 di masa kepemimpinan Burhanuddin Husin selaku Bupati Kampar.
Keberadaan jalan ini mendapat perhatian penuh dari anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS, H Syahrul Aidi Maazat. Pada tahun 2020, beliau telah memperjuangkan pembangunan fisik jalan dari Sungai Pinang-Pasar Tambang sejauh 3,4 kilometer senilai 56 milyar. Dan tahun 2022 akan direalisasikan jalan dari kediaman Bupati Kampar-Simpang Panca dengan jarak 3,5 kilometer senilai 56 milyar.
"Dua tahun ke depan insya Allah dua titik ini akan dikerjakan. Yang sedang dikerjakan saat ini adalah jalur Sungai Pinang-Pasar Tambang tahap 1. Tahun depan jalan M Yamin-Simpang Panca. Sedangkan sisanya dari Pasar Tambang hingga ke perbatasan Bangkinang kabarnya ada yang belum dibebaskan lahannya. Untuk itu, saya harapkan Pemkab Kampar memberikan perhatian penuh atas hal ini. Segera bebaskan lahannya," minta Syahrul Aidi saat dihubungi pada Selasa (23/2/2021).
Pembangunan jalan ini melibatkan banyak pihak. Masing-masing ada perannya. Pemerintah kabupaten bertugas membebaskan lahan, pemerintah propinsi bertugas melakukan penimbunan dan pemerintah pusat bertugas membangun fisik jalan baik hotmix atau beton. Namun khusus pembebasan lahan, titik dari Desa Palung Raya Hingga Desa Simpang Kubu masih banyak yang belum dibebaskan.
Baca: Lima Nama Kandidat Sekda Pekanbaru Menguat, Siapa Pilihan Wali Kota?
Kondisi terkini jalan tersebut secara infrastruktur fisik telah dilakukan penimbunan dua titik yaitu dari Sungai Pinang hingga ke Pasar Danau Bingkuang. Dan dari balai bupati Kampar hingga simpang Panca Salo. Sedangkan sisanya belum jelas progresnya.
Progres pembebasan jalan ini sempat terhenti beberapa tahun terakhir. Jika pembebasan lahan untuk jalan ini tidak diselesaikan, maka dari segi penganggaran oleh pemerintah provinsi dan pusat tak bisa diusulkan. ***
