Nasib 2.400 PPPK Paruh Waktu di Riau Masih Menunggu Kepastian Pengangkatan dari Pusat
KANALSUMATERA.com - PEKANBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih menantikan kebijakan resmi dari pemerintah pusat terkait mekanisme pengangkatan sekitar 2.400 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh. Hingga kini, petunjuk teknis (juknis) yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan tersebut belum diterbitkan. Jumat (31/07/2026).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Budi Fakhri, mengatakan seluruh proses pengangkatan PPPK merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah belum dapat mengambil langkah sebelum ada regulasi yang jelas.
Baca: Kalapas Pekanbaru Minta Dukungan DPR RI Atasi Overcrowding, Pembenahan Lapas Jadi Prioritas
"Kebijakan terkait PPPK ini semua ada di pemerintah pusat. Kami sifatnya menunggu arahan saja," ujar Budi Fakhri di Pekanbaru.
Menurutnya, BKD Provinsi Riau akan segera menindaklanjuti setiap kebijakan yang diterbitkan pemerintah pusat, termasuk apabila nantinya ada keputusan untuk mengangkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh.
Baca: Bupati Kampar Ajak Koperasi Bertransformasi pada Peringatan Harkopnas ke-79 Tahun 2026
Data BKD mencatat, saat ini terdapat sekitar 2.400 PPPK paruh waktu di lingkungan Pemprov Riau. Mereka merupakan tenaga honorer yang sebelumnya belum berhasil lolos dalam seleksi PPPK pada periode sebelumnya.
Untuk menjaga keberlangsungan status kerja para tenaga honorer tersebut, pemerintah menempatkan mereka dalam skema PPPK paruh waktu sambil menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat.
Baca: Bupati Kampar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Kesiapsiagaan El Nino
Pemprov Riau memastikan siap melaksanakan seluruh ketentuan yang nantinya ditetapkan pemerintah pusat. Setelah juknis dan regulasi resmi diterbitkan, proses pengangkatan PPPK paruh waktu akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku.
Saat ini, ribuan tenaga PPPK paruh waktu di Riau masih menunggu kepastian kebijakan yang diharapkan dapat memberikan status kepegawaian yang lebih jelas dan penuh sesuai ketentuan pemerintah. (SM)
