Masih Menunggu Regulasi Pusat, Pemkab Kampar Siapkan Anggaran Rp57 Miliar Untuk PPPK
KANALSUMATERA.com - BANGKINANGKOTA – Para guru honorer, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya sampai saat ini sedang harap-harap cemas menunggu proses penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Namun ada kabar yang menggembirakan, Pemkab Kampar ternyata sudah mengganggarkan dana Rp57 Miliar tahun anggaran 2023 ini untuk menggaji tenaga PPPK tersebut.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar Edward, SE MSi, di Kantor Bupati Kampar, Kamis (19/1/2023) mengatakan, pihaknya sudah menganggarkan dana sebesar Rp57 Miliar pada mata anggaran tahun 2023 ini untuk PPPK.
“Kita sudah sediakan dananya Rp57 Miliar, tinggal menunggu regulasi,” ujarnya singkat.
Baca: Wakil Bupati Misharti Ajak Warga Sendayan Teladani Akhlak Rasulullah di Maulid Nabi 1448 H
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKSDM) Kabupaten Kampar juga masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait penerimaan PPPK ini.
“Kita sampai saat ini masih menunggu regulasi dari pusat. Sebab kebijakannya ada di Pemerintah Pusat. Kalau sudah ada ketentuannya, pasti akan kami umumkan,” ujar PLt Kepala BKSDM Kampar Ir Azwan MSi kepada inforiau.com dikantor Bupati Kampar, Kamis (19/1/2023).
Sampai saat ini, kata Azwan, tenaga honor di Kampar baik dari tenaga guru atau kesehatan dan teknis lainnya sudah terdata seluruhnya di pemerintah pusat. Tinggal lagi menyangkut kebijakan atau tata cara perekrutan yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah daerah.
Terkait berapa banyak jumlah PPPK yang akan diterima tahun ini, pihaknya belum dapat menjelaskan secara rinci. Sebab disamping menunggu regulasi pusat, BKSDM Kampar juga masih menghitung-hitungnya.
Baca: PKL di Sekitar Pasar Senapelan Wajib Angkat Lapak, Pemko Siapkan Lokasi Relokasi
“Kita prioritaskan tenaga guru dan kesehatan, termasuk tenaga teknis lainnya,” terang Azwan yang juga Asisten Administrasi Umum Setda Kampar.
Sebelumnya, Forum Tenaga Honor Kategori Dua (THK2) Kampar beberapa bulan lalu menemui Sekda Kampar Drs H Yusri MSi meminta agar tenaga honor K2 dapat diterima langsung tanpa tes. Alasannya karena sudah lama menghonor dan banyak diantara mereka yang berumur diatas 50 tahun. Jika masih dites lagi, pasti tidak akan kuat bersaing dengan tenaga honor yang lebih muda.
Sekda pun merespon dengan baik permintaan tersebut dan akan memperjuangkan ke pemerintah pusat. Forum tenaga honor K2 juga mendatangi Kementerian PAN RB RI di Jakarta untuk meminta kelonggaran agar tenaga honor K2 dapat diterima tanpa tes. (her)
