Jimly: Dualisme Batam Harus Diakhiri, Pucuk Pimpinan Dibawah Pusat Langsung
KANALSUMATERA.com - Pakar Hukum Tata Negara yang juga Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jimly Asshiddiqie mendukung upaya pemerintah untuk menjadikan Batam sebagai kawasan yang berdaya saing dan kompetitif dengan negara lain.
Jimly menuturkan, untuk mencapai hal tersebut, Batam harus diberikan wewenang khusus untuk mengakomodir pembentukannya. Saat ini Batam daerah yang paling punya potensi itu.
"Sudah sepatutnya Batam diberikan wewenang penuh untuk menjadi daerah khusus ekonomi dan bisnis untuk menyaingi negara-negara lain seperti Singapura," ujar dia di Jakarta.
Bentuk kekhususan tersebut, lanjut Jimly antara lain dengan melebur Pemerintah Daerah (Pemda) dan Badan Pengelola (BP) Batam menjadi satu, sehingga tidak terjadi dualisme.
Baca: Kunker ke Kepri, Hendry Munief Harapkan Konsep Ekonomi Biru Dapat Diakomodir di RUU Daerah Kepulauan
Dengan catatan pimpinan yang dipilih bukan lewat pilkada melainkan dipimpin oleh profesional dari praktisi atau eksekutif bisnis di bawah langsung oleh pusat.
"Pucuk pimpinannya jangan dari orang-orang politik yang dipilih lewat Pilkada. Karena jika dari Partai Politik (Parpol) kebijakan yang diambil menyesuaikan kebutuhan bukan berdasarkan kepentingan ekonomi," ungkap dia.
Untuk itu, kata dia, dibutuhkan payung hukum yang kuat berupa Undang-Undang (UU), bukan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres), maupun Peraturan Pemerintah (PP).
"Saya ingin Pemerintah dan DPR duduk bersama, membahas Batam secara komperehensif. Jangan memutuskan sesuatu secara instan," ujar dia.
Baca: Jelang Idul Adha 1447 H, Pemkab Kampar Perkuat Pengendalian Inflasi Daerah
Sebelumnya, keputusan untuk meleburkan kepemimpinan Badan Pengelola Batam (BP Batam) dengan Pemerintah Kota Batam dan menjadikan Walikota Batam sebagai ex officio BP Batam mendapat perhatian dari beberapa pihak. Adanya peleburan tersebut akan membuat perubahan kebijakan yang telah ada.
Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida menyebutkan peleburan BP Batam tersebut memiliki banyak dampak dan risiko. "Risikonya apa ? itu yang harus dijawab," ujarnya pada Sabtu 22 Desember 2018.
Peleburan tersebut, lanjutnya, akan menimbukan beberapa gesekan. Sebab dengan adanya peleburan maka otomatis kebijakan-kebijakan yang sebelumnya telah dikeluarkan akan mengalami penyesuaian.
"Ini ada kepentingan apa, sepertinya terburu-burunya mengalihkan kepemimpinan BP Batam ke pejabat politik lokal. Saya kira akan menimbulkan goncangan," ujarnya.
