Jaga Gambut Tetap Basah, Menteri LH Perkuat Sekat Kanal di Pelalawan
KANALSUMATERA.com - Pekanbaru – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau menjelang puncak musim kemarau. Salah satu fokus utama dilakukan di kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Kampar–Sungai Gaung, Kabupaten Pelalawan. Kamis , (18/06/2026)
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, turun langsung ke lapangan untuk memimpin penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ekosistem gambut tetap basah. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan sekat kanal, pemulihan kawasan penyangga (buffer zone), serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.
“Kabupaten Pelalawan menjadi wilayah prioritas pengendalian karhutla nasional karena memiliki bentang lahan gambut yang sangat luas di dalam KHG Sungai Kampar–Sungai Gaung. Di Pulau Mendol dan Desa Pulau Muda, kolaborasi bersama BNPB, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah, Kepolisian, dunia usaha, dan masyarakat kita untuk memastikan ekosistem gambut tetap basah,” kata Menteri Jumhur, Kamis (18/6).
Baca: Wali Kota Pekanbaru Serahkan Pengelolaan Sampah ke Camat, Minta Bertanggung Jawab Penuh
Langkah pembasahan gambut dinilai semakin penting mengingat luas lahan gambut Indonesia mencapai 13,36 juta hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,31 juta hektare tercatat mengalami kerusakan dan membutuhkan upaya pemulihan secara berkelanjutan.
Menurut Menteri Jumhur, pengelolaan tata air yang baik menjadi salah satu kunci utama dalam menekan risiko kebakaran lahan gambut.
Baca: SF Hariyanto Lantik Pengurus HIMPERRA Riau, Targetkan Akselerasi Program 3 Juta Rumah
"Kedatangan saya ke sini bersama BNPB dan Kementerian Kehutanan, dengan Pak Bupati tentunya, dengan Pak Kapolda, itu adalah untuk menunjukkan bahwa gerakan bersama untuk menggenangi air seperti yang kita lakukan di sini adalah membangun sekat-sekat kanal, membuat semacam bendungan dengan membatasi debit air sehingga airnya bisa melimpah ke sekitar di sini. Itu adalah bagian daripada upaya untuk memitigasi agar bencana kebakaran lahan itu bisa dikurangi," ujarnya.
Selain pembangunan sekat kanal, KLH/BPLH juga menerapkan pemantauan muka air tanah secara real-time dan sistem water sharing guna menjaga kelembapan gambut selama musim kemarau.
Kebutuhan infrastruktur pengendali air tersebut masih menjadi tantangan. Dari kebutuhan ideal sebanyak 538.568 unit sekat kanal di tujuh provinsi rawan karhutla, saat ini baru tersedia sekitar 45.430 unit yang berfungsi mengamankan 269.284 kilometer kanal.
Baca: Bupati Kampar Pimpin Penanaman Pohon pada Penghijauan Ekoteologi IPARI di Salo
Untuk mengejar kebutuhan tersebut, KLH/BPLH mempercepat pembangunan infrastruktur hidrologi sekaligus memperkuat Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) berbasis 3R, yakni Rewetting, Revegetasi, dan Revitalisasi Ekonomi. Program ini telah berjalan di 2.354 desa dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta melalui APP Group.
Dukungan juga datang dari masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Api (MPA) Teluk Meranti. Kelompok ini secara aktif melakukan patroli dan pengawasan lapangan guna mencegah munculnya titik api.
Baca: Hadiri HUT ke-26 APKASI, Bupati Kampar Perkuat Kolaborasi dan Peluang Kerja Sama Antar Daerah
"Ya, kami siap mendukung apa pun dari pemerintah maupun pihak perusahaan yang bisa untuk mengatasi kebakaran ini. Untuk mengatasinya, kami setiap hari melakukan patroli bersama masyarakat. Semoga dengan kedatangan Pak Menteri ke sini semakin banyak sekat kanal yang dibangun karena sangat penting untuk mencegah kebakaran," ungkap Marlizar.
Menteri Jumhur mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha hingga masyarakat, untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga ekosistem gambut.
Menurutnya, upaya menjaga gambut tetap basah tidak hanya penting untuk mencegah karhutla, tetapi juga menjadi bagian dari perlindungan lingkungan dan keselamatan masyarakat secara berkelanjutan. (SM)
