Hasil Validasi Daftar Tunggu Dinilai Korban Gempa Pidie Jaya Tak Tepat Sasaran

KANALSUMATERA.com - Sejumlah korban gempa yang masuk dalam daftar tunggu mendatangi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie Jaya. Mereka mempertanyakan kejelasan dan memprotes hasil validasi daftar tunggu yang dinilai tidak tepat sasaran.

"Rumah orang tua saya yang rusak akibat gempa sehingga tidak dapat dihuni lagi malah tidak masuk dalam daftar 297 unit yang akan dibangun," kata Hendri, warga Gampong Manyang Lancok, Kecamatan Bandar Baru kepada AJNN, Senin (11/3).

Ironisnya, rumah yang masih dapat dihuni, lanjut dia, malah masuk dalam jumlah yang diprioritaskan itu.

"Rumah orang tua saya yang tidak berani dihuni lagi tidak masuk dalam data itu, malah rumah yang rusaknya tidak seberapa dan masih dapat dihuni masuk dalam data 297 unit. Itu kan sangat tidak adil," jelasnya.

Bahkan, ia meminta BPBD setempat untuk tidak memberikan satu unit pun bantuan untuk gampong tersebut, jika rumah yang masuk dalam data 297 unit itu sarat intervensi dari pihak tertentu.

"Di gampong kami ada 13 unit rumah yang masuk dalam daftar tunggu, enam diantaranya menjadi prioritas yang akan dibangun dalam waktu dekat ini. Namun anehnya, yang menjadi prioritas itu rumah yang masih dapat dihuni. Jika seperti ini, lebih baik tidak dibangun satupun," imbuhnya kesal.

Sementara itu, PPTK BPBD Pidie Jaya, Aswan yang dikonfirmasi AJNN menyebutkan, rumah rusak akibat gempa 7 Desember 2016 lalu yang masuk daftar tunggu sebanyak 1.010 unit. Namun, 297 unit diantarnya dijadikan prioritas. Jumlah tersebut semuanya masuk dalam kategori rusak berat.

"Dana yang ada saat ini hanya 297 unit, selebihnya masih tunggu bantuan dari pusat. Jadi hanya 297 unit yang menjadi priotitas, artinya, rumah tersebut memang tidak dapat dihuni lagi," jelas Aswan.

Menjawab kedatangan korban gempa ke kantornya tersebut, Aswan mengatakan pihaknya akan turun ke gampong itu untuk memvalidasi ulang yang akan sama-sama disaksikan oleh penerima manfaat serta masyarakat umumnya.

"Jika memang seperti ini, kami turun lagi ke lapangan, kami dan penerima manfaat sama-sama validasi kembali. Kita lihat dan kita bandingkan, siapa yang layak untuk masuk dalam data priotitas," sebut Aswan bergegas ke gampong tersebut.

Sebelumnya BPBD, seperti dilansir ajnn. telah memvalidasi rumah yang masuk dalam data prioritas, tapi DPRK setempat menampik data tersebut, dewan di Komisi B DPRK itu menilai data yang divalidasi oleh BPBD itu masih belum tepat sasaran. Sehingga Komisi B DPRK Pidie Jaya turun ke lapangan untuk memvalidasi ulang. Ironisnya, data yang sama-sama divalidasi itu juga belum tepat sasaran.

"Data yang kami turun ke lapangan hari itu sudah kami kasih ke pimpinan," kata Ketua Komisi B DPRK Pidie Jaya, Heri Ahmadi beberapa hari lalu.ks