Fatuhullah Semprot Kadis PUPR Pekanbaru, Soroti Pejabat OPD dan Camat Absen di Rapat DPRD
KANALSUMATERA.com - PEKANBARU – Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Partai Demokrat, Fatuhullah, melontarkan kritik keras terhadap jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan III DPRD Kota Pekanbaru. Ia menyoroti minimnya kehadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tidak terlihat satu pun camat menghadiri rapat yang membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Rabu (29/07/2026).
Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Kegiatan itu dihadiri Wakil Wali Kota Pekanbaru, Markarius Anwar.
Dalam interupsinya, Fatuhullah menilai absennya sejumlah pejabat daerah menunjukkan lemahnya koordinasi dan komunikasi antara pihak eksekutif dengan legislatif. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius agar hubungan kerja kedua lembaga berjalan lebih efektif.
Baca: Dinkes-KONI Pekanbaru dan PMI Riau Bagikan 2.000 Masker untuk Cegah Dampak Kabut Asap
Selain menyoroti ketidakhadiran para pejabat, Fatuhullah juga mengeluhkan sulitnya anggota DPRD berkomunikasi dengan sejumlah pimpinan OPD, terutama saat membutuhkan informasi terkait pelaksanaan program pembangunan.
"Sekali lagi kami minta kepada Datuk, masalah ini sampai sekarang kawan-kawan dewan tidak pernah diangkat teleponnya oleh OPD. Ini sudah tiga kali saya sampaikan di rapat seperti ini," keluh Fatuhullah.
Baca: Kebakaran Hanguskan 290 Asrama Santri Ponpes Syekh Burhanuddin Kuntu, Bupati Kampar Bergerak Cepat
Sorotan paling tajam diarahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, Edward Riansyah. Menurutnya, upaya anggota DPRD menghubungi kepala dinas tersebut untuk memperoleh informasi mengenai berbagai kegiatan pembangunan sering kali tidak mendapat respons.
"Kalau memang tidak mau mengangkat telepon anggota DPRD, jangan justru orang lain yang diangkat. Masa kami sebagai anggota dewan tidak diangkat teleponnya? Kami hanya ingin bertanya soal kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, bukan meminta proyek," tegasnya.
Fatuhullah menegaskan bahwa komunikasi yang baik antara DPRD dan perangkat daerah merupakan bagian penting dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sebagai wakil rakyat, anggota dewan membutuhkan akses informasi yang cepat dan terbuka dari setiap OPD agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera diselesaikan.
Baca: Pemprov Riau Serahkan Ranperda APBD 2025, Perkuat Akuntabilitas Keuangan Daerah
Ia berharap seluruh kepala OPD dapat lebih responsif terhadap komunikasi dengan DPRD dan menunjukkan komitmen dengan menghadiri rapat-rapat resmi yang digelar lembaga legislatif.
Menutup interupsinya, Fatuhullah meminta pimpinan daerah memberikan perhatian khusus terhadap disiplin kehadiran pejabat dalam forum resmi DPRD.
Baca: Pengda JMSI Riau 2025–2030 Resmi Dilantik, Siap Perkuat Profesionalisme Media Siber
"Tolong ini menjadi perhatian. Kehadiran kepala OPD sangat penting dalam rapat seperti ini agar komunikasi dengan DPRD berjalan baik dan persoalan masyarakat bisa segera ditindaklanjuti," pungkasnya. (SM)
