Di Balik Penunjukan Plt. Kadiskes Kampar: Antara Pengunduran Diri dan Komitmen Pelayanan Publik
Dinamika pergantian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar kembali menjadi perhatian publik. Penunjukan dr. Imawan Hardiman, Sp.KK sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar memunculkan beragam persepsi di tengah masyarakat.
Isu ini mencuat di ruang publik, mulai dari perbincangan di warung kopi hingga komentar di media sosial seperti Facebook. Sebagian masyarakat bahkan mencoba mengaitkan peristiwa ini dengan isu lain yang tidak relevan, sehingga menimbulkan spekulasi yang beragam.
Namun, fakta di balik keputusan tersebut ternyata jauh lebih sederhana dan berlandaskan kebutuhan pelayanan publik.
Pagi itu, Rabu (6/4/2026), di sela aktivitas masyarakat di Bangkinang Kota, penulis mencoba menelusuri langsung kebenaran informasi tersebut dengan menghubungi Bupati Kampar, Ahmad Yuzar.
Dalam penjelasannya, Bupati menyampaikan bahwa beberapa hari sebelumnya, dr. Asmara Fitra Abadi, MM atau yang akrab disapa dr. Ifi, datang langsung ke kediamannya untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
“Beliau mengundurkan diri karena sedang sakit dan ingin fokus menjalani pengobatan,” jelas Ahmad Yuzar.
Baca: Kunjungi Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu Pasca Kebakaran, Syahrul Aidi Ajak Semua Pihak Berdonasi
Menurutnya, pemerintah daerah sebenarnya telah menawarkan alternatif jabatan lain yang lebih ringan agar tidak mengganggu proses pemulihan. Namun, dr. Ifi memilih untuk tidak menduduki jabatan apa pun demi fokus pada kesehatannya.
“Atas keputusan tersebut, kami menghormati dan mempersilakan beliau fokus berobat. Jika nanti sudah pulih, beliau tetap memiliki hak untuk mengikuti proses asesmen jabatan seperti ASN lainnya,” tambahnya.
Guna menjaga stabilitas roda pemerintahan, khususnya dalam sektor kesehatan, Bupati Kampar kemudian menunjuk dr. Imawan Hardiman sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan melalui Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800.1.11.1/BKPSD-MP/88.
Langkah ini dinilai penting mengingat posisi Kepala Dinas Kesehatan memiliki peran strategis dalam memastikan jalannya program pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan bukan hanya pelaksana administratif, tetapi juga penggerak utama kebijakan kesehatan daerah. Ia bertanggung jawab memastikan program berjalan efektif, merata, dan berkualitas.
Baca: Pejabat Pemko Pekanbaru Dievaluasi Tiap Enam Bulan, Wali Kota: Jabatan Ditentukan Kinerja
Di sisi lain, program kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat menentukan kualitas hidup, produktivitas, serta kesejahteraan secara keseluruhan. Oleh karena itu, keberlanjutan kepemimpinan di sektor ini menjadi hal yang tidak bisa ditunda.
Bupati Kampar menegaskan bahwa kebijakan yang diambil semata-mata untuk menjaga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Kami berkomitmen agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu,” tegasnya.
Menutup perbincangan, penulis berharap masyarakat dapat menyikapi dinamika ini secara bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu kebenarannya.
Persatuan dan kekompakan masyarakat Kampar menjadi kunci utama dalam mendukung keberhasilan program pembangunan daerah.
Baca: DPRD Pekanbaru Panggil BPJS Kesehatan dan Dinkes, Soroti Banyaknya Keluhan Layanan Warga
Dengan suasana yang kondusif, diharapkan Kabupaten Kampar dapat terus bergerak maju menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera.
Oleh: Aprizal Khan, SE
(Wartawan Senior Kampar | Pengurus PWI Provinsi Riau)
