Terkait Pemberhentian 21 Orang Perangkat Nagari, PPDI Sumbar Surati Kementerian Dalam Negeri
PADANG ARO,KANALSUMATERA.com -- Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Sumatera Barat (Sumbar), kirimkan surat protes kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI.
Surat protes tertanggal 26 September 2019 tersebut dilayangkan sekaitan dengan diberhentikannya 21 orang perangkat nagari aktif, di Kabupaten Solok Selatan dan di Kabupaten Pesisir Selatan oleh walinagari di kedua Kabupaten tersebut.
Selain itu PPDI juga telah menyurati Bupati Solok Selatan dan Pesisir Selatan melalui leading sektor terkait. Dengan harapan Bupati kedua daerah tersebut membatalkan surat SK pemberhentian perangkat nagari yang diberhentikan oleh walinagari tempat ia bekerja.
Upaya lainnya, PPDI Sumbar tengah menyiapkan sidang gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) melalui bantuan LBH Padang Sumatera Barat.
Baca: KONI Payakumbuh Studi Banding ke KONI Pekanbaru, Dalami Program Pembinaan Atlet
"Pemberhentian perangkat nagari secara sepihak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang 1945. Serta semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pemerintahan desa," kata ketua PPDI Sumbar, Nofrianto, Selasa, (1/10) di Kabupaten Solok Selatan.
Menurut Nofrianto, alasan pemberhentian perangkat nagari di ke dua Kabupaten tersebut tidak masuk akal dan macam-maca alasannya. Alasannya terkesan mengada- ngada, dengan tujuan memaksa perangkat nagari tersebut mundur secara teratur dengan sendirinya.
"Contoh alasannya, tidak loyal lah, tidak mendukung walinagari terpilih lah. Bahkan ada pemberhentian atau pengantian perangkat nagari tersebut atas permintaan tim sukses dan keluarga walinagari yang baru terpilih," tutur Nofrianto.
Selain itu Dia juga menyoroti sistem perekrutan dan pemberhentian perangkat nagari yang tidak sebagaimana mestinya yang telah di atur dalam banyak regulasi- regulasi yang ada. Pemberhentian perangkat nagari secara sepihak oleh walinagari juga merupakan salah satu dampak dari kurangnya sosialisasi dari Pemerintah daerah kepada walinagari yang baru terpilih.
Baca: 360 Hunian Tetap Dibangun di Agam, Penyintas Bencana Mulai Disiapkan untuk Relokasi
Begitu juga dari pihak Kecamatan, minimnya peran pihak Kecamatan selaku pembina pemerintahan nagari dalam upaya menyelesaikan persoalan penggangkatan dan pemberhentian perangkat nagari. Dari 21 nama perangkat nagari yang diberhentikan, paling banyak perangkat nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang diberhentikan, yaitu 20 orang. Sedangkan Kabupaten Solok Selatan hanya 1 orang.
Dia mengatakan, jumlah 21 orang tersebut adalah jumlah yang melaporkan ke PPDI Sumbar, berkemungkinan ada yang tidak melaporkan dengan alasan-alasan tertentu. (Apr)
