Sagulung Dipilih Jadi Kampung Inklusi Keuangan Pertama di Kepri

Batam, KANALSUMATERA.com - Kecamatan Sagulung dipilih Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepri sebagai wilayah pertama pilot projek Kawasan Terpadu dan Unggul (Kampung) Inklusi Keuangan di Provinsi Kepri. Kamis (24/10/2019).

Tujuan dibukanya Kampung Inklusi Keuangan guna meningkatkan inklusif keuangan di Kepri. Hal ini juga sebagai bentuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan, sekaligus mendorong penurunan tingkat kemiskinan dan mempersempit kesenjangan sosial.

Ketua OJK Kepri Iwan M Ridwan mengatakan ada beberapa indikasi untuk menjadikan suatu daerah menjadi Kampung Inklusi.

"Pertama jumlah struktur penduduknya, kedua stratanya, dan ketiga jasa keuangannya, karena kampung onklusi terbentuk kalai tidak ada jasa keuangannya susah juga," kata Iwan, saat ditemui di Kantor Kecamatan Sagulung dalam peresmian Kampung Inklusi, Kamis (24/10/2019)

Baca: BNN Dorong Larangan Total Vape, Modus Narkotika Cair Kian Mengkhawatirkan

Langkah pertama dalam pengrmbangan Kampung Inklusi ini, OJK akan memberikan literasi kepada masyarakat. Lalu ditingkatkan menjadi Inklusi dengan melihat berapa banyak masyarakat ikut sosialisasi dan literasi menjadi peserta instansi keuangan.

Jika dalam 3 hingga 6 bulan pilot project ini berhasil, maka program ini akan dikembangkan OJK di setiap kota.

"Kita rencananya membuat satu kota satu pilot project. Tidak hanya tentang perbankan, tapi juga asuransi, pegadaian dan pasar modal. Bisa saja nanti dari Sagulung, Tanjungpinang, Bintan, atau Karimun," ujarnya.

Sagulung terpilih menjadi daerah pertama, uji coba program Kampung Inklusi karena merupakan wilayah dengan penduduk terpadat di Kepri.

Baca: Kunker ke Kepri, Hendry Munief Harapkan Konsep Ekonomi Biru Dapat Diakomodir di RUU Daerah Kepulauan

Asisten 2 Sekretariat Daerah Provinsi Kepri, Syamsul Bahrum mengatakan dengan jumlah 292.044 penduduk, ini sangat cocok untuk menjadikan Sagulung sebagai daerah percobaan Kampung Inklusi.

"Selain itu, Sagulung adalah transisi dari masyarakat menengah ke atas dan ke bawah, tapi tetep di atas UMK. Nah masyarakat menengah ke bawah ini mereka ketika memiliki uang bingung akan dikemanakan karena kurangnya literasi keuangannya," jelas Syamsul.

Kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi dengan target Inklusi keuangan 75%.

Dimana saat ini Kepri sendiri berhasil mencapai 74,5% dari target dan memperoleh peringkat 6 di Indonesia sebagai daerah pencapai Inklusi.