Pansus Migas Sebatas Rekom, Kuras APBK Rp 250 Juta

Kanalsumatra.com- LHOKSUKON – Laporan Panitia Khusus Minyak dan Gas (Pansus Migas) DPRK Aceh Utara yang disampaikan dalam rapat paripuna di gedung dewan setempat, hanya sebatas rekomendasi. Namun, tidak menjelaskan adanya temuan terhadap persoalan yang ditelusuri selama enam bulan mulai Januari–Juni 2019. Padahal, pembentukan pansus tersebut menguras APBK Aceh Utara 2019 sebanyak Rp 250 juta.

Rapat paripurna pansus yang digelar Selasa (20/8) dijadwalkan pada pukul 14.00 WIB, tapi baru dibuka Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Zubir HT pada pukul 14.40 WIB. Rapat itu dihadiri Ketua DPRK Aceh Utara, Ismail A Jalil SE dan Wakil Ketua H Mulyadi CH. Dari Pemkab mewakili Bupati dihadiri Asisten I, Dayan Albar dan sejumlah kepala SKPK.

Amatan Serambi, Laporan pansus setebal 32 halaman itu dibacakan Wakil Ketua Pansus, Anzir SH. Rapat paripurna tersebut dihadiri 26 orang termasuk tiga pimpinan dari 45 anggota DPRK Aceh Utara periode 2014-2019.

“Pansus ini dibentuk berangkat dari aspirasi masyarakat Aceh Utara sekitaran perusahaan eksploitasi migas dari cluster 1, 2, 3, dan 4. Masyarakat menyampaikan secara lugas bahwa perusahaan eksploitasi yang beroperasi sama sekali tidak peduli dengan kondisi lingkungan, “ ujar Anzir.

Masyarakat, kata Anzir SH, juga menyampaikan tentang tidak tepatnya bantuan dana CSR yang disalurkan pihak perusahaan. “Masyarakat juga menyampaikan tidak adanya tenaga kerja lokal yang direkrut untuk terlibat dalam kegiatan eksploitasi,” ujar Anzir. Pada bagian akhir laporan tersebut, pansus melahirkan 11 item rekomendasi (lihat boks).

Namun, dalam item tersebut tidak menjelaskan persoalan siapa saja yang mendapatkan dana CSR, dan bagaimana pengelolanya. Selain itu, juga tidak menggambarkan jumlah tenaga kerja lokal yang tidak diperkerjakan oleh perusahaan tersebut.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Zubir HT kepada Serambi pada 9 Maret 2019 menyebutkan, salah satu tujuan dibentuk pansus untuk menelusuri adanya persoalan tenaga kerja lokal di lingkungan perusahaan pengekploitasi migas yang tidak dimanfaatkan. Selain itu, persoalan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) dinilai tidak memberi dampak terhadap lingkungan.

Dari awal pembentukan pansus yang berjumlah sembilan orang tersebut mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat. Karena, pansus itu dinilai tidak akan mampu menghasilkan kinerja yang dapat bermanfaat bagi masyarakat. Pembentukan pansus tersebut dinilai masyarakat, dan kalangan LSM hanya untuk mendapatkan dana perjalanan dinas Rp 250 juta.

Mereka yang terlibat dalam pansus tersebut terdiri dari Junaidi (Ketua Pansus), Wakil Ketua, Anzir SH dan Sekretaris H Ismed Nur AJ Hasan. Sedangkan anggota adalah Zubir HT, H Ismail A Jalil, H Abdul Mutaleb, h Anwar Sanusi, H Asadi dan H Tantawi.