LKPD Unaudited Diserahkan Bupati Afrizal ke BPK Riau
KANALSUMATERA.com - Rokan Hilir (Rohil) Afrizal Sintong menyerahkan LKPD atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Unaudited) Tahun Anggaran 2022 kepada Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Riau Indria Syzinia, Senin (13/3/2023) di Pekanbaru.
Turut hadir, Sekda Rohil Fauzi Erizal, Kepala BPKAD Darwan, dan Kepala inspektorat Roy Azlan. Selain Rohil, Bupati Pelalawan Zukri dan Walikota Dumai juga turut menyerahkan LKPD tersebut.
Atas diserahkannya LKPD tersebut, Bupati Rohil mengucapkan terimakasih kepada BPK Riau yang telah menerima laporan tersebut. Bupati mengatakan LKPD tersebut disampaikan tepat waktu dan siap diperiksa secara rinci oleh tim pemeriksa BPK.
“Kami juga mengucapkan terimakasih kepada BPK Perwakilan Riau yang mana dalam penyusunan LKPD ini mendapat bimbingan dan arahan agar laporan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Afrizal.
Baca: Eva Yuliana Apresiasi Dirut Baru PT BSP: Hilangkan Anekdot 'Bumi Sanak Pamily' dari kata BSP-nya
Afrizal Sintong menambahkan, Rokan Hilir telah empat kali berturut-turut meraih peringkat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Riau. Dengan pengalaman yang ada itu, Bupati berharap Rohil dapat kembali meraih opini WTP.
“Kami sadari memang masih banyak kekurangan dalam membuat laporan ini dan kami pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan kinerjanya terutama dalam membuat laporan agar bisa mempertahankan opini WTP lagi,” ungkap Bupati.
Sementara itu Kepala BPK Riau Indria Syzinia dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Pemkab Rohil, Pelalawan dan Dumai yang secara tepat waktu telah menyampaikan LKPD tahun 2022.
Selain itu, Indria juga mengapresiasi tiga kabupaten tersebut pada tahun sebelumnya meraih opini WTP. Diharapkannya, prestasi tersebut dapat dipertahankan masing-masing daerah agar uang yang dikelola dapat dirasakan langsung oleh masyarakat manfaatnya.
Baca: Ahmad Yuzar: Pra Musrenbang RKPD 2027: Wujudkan Perencanaan Kampar yang Terukur
“Dengan peringkat WTP tersebut, jajaran pemerintah daerah seharusnya bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan pengelolaan keuangannya yang lebih transparan dan akuntabel,” tandasnya.*
