Kritik Keras Wakil Presiden Mahasiswa UIN Suska Riau "Kampar dihati atau Kampar BerAPI"
Kampar, KANALSUMATERA.com - Wakil Presiden Mahasiswa (Wapresma) UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Mhd. Hadi Wahyudi, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten Kampar yang dinilainya gagal menunjukkan keseriusan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Ia menilai hingga saat ini belum ada pembahasan konkret maupun kebijakan nyata dari pemerintah setempat terkait isu Karhutla yang terus membayangi sejumlah wilayah Kampar. Jum'at, 25/7/25.
“Pemerintah Kampar terlalu banyak menggelar kegiatan seremonial yang tak berdampak langsung terhadap rakyat. Sementara, isu serius seperti Karhutla malah luput dari perhatian. Ini adalah bentuk pengabaian terhadap krisis lingkungan yang nyata,” ujar Hadi Wahyudi.
Ia menegaskan bahwa Karhutla bukan persoalan baru, dan seharusnya menjadi agenda prioritas pemerintah daerah, terutama menjelang puncak musim kemarau. Namun, menurutnya, pemerintah justru sibuk dalam agenda-agenda seremoni yang menguras anggaran tanpa arah yang jelas.
“Yang terjadi saat ini adalah defisit kepedulian. Alih-alih melakukan mitigasi, pemerintah justru lebih memilih menggelar peresmian, pelantikan, dan berbagai seremoni yang secara substansi tidak menyentuh kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Baca: BKPRMI Riau Jajaki Kerjasama Strategis dengan BAZNAS dalam Penguatan Peran Pejuang Dakwah
Hadi menyebut bahwa bahaya Karhutla bukan hanya tentang kabut asap, tetapi menyangkut kelangsungan hidup masyarakat, kualitas udara, kesehatan anak-anak, dan keberlanjutan lingkungan hidup.
“Kita tidak bisa terus menormalkan kelambanan birokrasi. Diam dalam situasi krisis ekologi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, Hadi mendesak agar Pemkab Kampar segera membentuk satuan tugas darurat pencegahan Karhutla yang melibatkan elemen masyarakat sipil, pemuda, dan akademisi. Ia menyatakan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting demi menyusun langkah nyata dan berkelanjutan.
“Mahasiswa siap bersinergi. Tapi jangan hanya libatkan kami saat seremoni. Libatkan dalam kebijakan, dalam perencanaan strategis, dan dalam aksi konkret. Pemerintah harus segera bertindak,” pungkasnya.
Baca: Diduga Sarat Penyimpangan, LMB Desak Audit Total Pelaksanaan SPMB Riau 2026
Hingga siaran ini diterbitkan, belum ada pernyataan atau tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kampar terhadap kritik yang disampaikan Wapresma UIN Suska Riau.
