KPK Apresiasi Pusat Monitoring dan Pencegahan Korupsi Pemko Batam
KANALSUMATERA.com - Batam - Pemerintah Kota (Pemko) Batam mendapatkan nilai tertinggi capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2020 se-Kepulauan Riau dengan capaian 84 poin. Capaian ini mendapat apresiasi langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Apresiasi KPK tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango saat Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah se-Kepri di Aula Wan Seri Beni Dompak di Tanjung Pinang pada Rabu (24/3/2021).
"Meskipun di tengah situasi pandemi justru beberapa kabupaten dan kota bahkan menunjukkan grafik pencapaian MCP yang meningkat. Satu prestasi yang luar biasa, misalnya untuk Pemko Batam pada 2019 mencapai 75 kemudian tahun 2020 malah mencapai 84," kata Nawawi.
Nilai MCP setelah Pemko Batam yakni Pemkab Bintan sebesar 83 pada tahun 2020. Naik dari tahun 2019 dengan nilai 64. Kemudian ketiga adalah Pemkab Karimun mendapat nilai 78 pada 2020. Capaian ini naik 3 poin dibanding 2019 dengan capaian 75.
"Sedikit catatan untuk Pemprov Kepri sendiri, dari 89 (tahun 2019) kini dropnya ke 75. Ini ada penurunan, minus 14," tambah Nawawi.
Baca: Wali Kota Pekanbaru Tegaskan HGB Ruko STC Tak Bisa Diperpanjang, Ini Alasannya
Sementara daerah lain, ia mengungkapkan juga mengalami penurunan . Seperti Pemkab Anambas dari nilai 76 tahun 2019 kini turun menjadi 70. Pemko Tanjungpinang dari nilai 68 menjadi 65. Pemkab Natuna dari nilai 75 menjadi 60. Sedangkan Pemkab Lingga dari nilai 60 menjadi 50.
"Pencapaian-pencapaian yang didapatkan khususnya di tahun ini bisa kita pahami bersama karena kondisi pandemi. Kita berharap bahwa seusia wabah ini, akan bisa berjalan dengan baik lagi sebagaimana pencapaian-pencapaian yang telah diperoleh di tahun-tahun sebelumnya," harap dia.
Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi dalam rilisnya mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi terselenggaranya Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Kepri. Wako Rudi mengungkapkan bahwa Pemko Batam siap berkomitmen dan mendukung program KPK dalam pemberantasan korupsi. Hal-hal yang telah diarahkan KPK akan dikerjakan guna mencegah terjadinya korupsi di lingkungan Pemko Batam.
"Pemko Batam akan terus berupaya meningkatkan penilaian MCP sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh KPK," janji Rudi. ***
