Bupati Bengkalis Apresiasi 7 Fraksi DPRD, Fokus Perbaikan Tata Kelola dan PAD
BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengapresiasi dukungan, masukan, dan saran dari tujuh fraksi DPRD sebagai pijakan dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan serta penguatan keuangan daerah.
Hal tersebut disampaikan Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni yang diwakili Sekretaris Daerah Ersan Saputra TH dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis. Agenda rapat tersebut adalah penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum tujuh fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (23/6/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Hendrik Firnanda Pangaribuan, didampingi Wakil Ketua III H. Misno, serta dihadiri 24 anggota DPRD dan jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Dalam pemaparannya, Ersan Saputra TH menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperbaiki kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari masukan fraksi DPRD.
Baca: DPRD Riau Dorong Bapenda Masifkan Sosialisasi Pemutihan Pajak Kendaraan
Untuk optimalisasi PAD, Pemkab Bengkalis akan memperketat pemungutan pajak dan retribusi daerah, melengkapi basis data wajib pajak, serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelayanan dan pembayaran.
"Kami akan terus mengembangkan sumber pendapatan agar kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan pembangunan dapat berjalan lebih maksimal," ujar Ersan.
Terkait pembenahan BUMD, pemerintah menekankan pentingnya pengelolaan profesional agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Langkah strategis yang dilakukan meliputi penguatan tata kelola perusahaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan unit usaha yang kompetitif.
"Kami ingin BUMD menjadi penggerak ekonomi sekaligus sumber pendapatan daerah," tegasnya.
Baca: Kalapas Pekanbaru Minta Dukungan DPR RI Atasi Overcrowding, Pembenahan Lapas Jadi Prioritas
Selain itu, Pemkab Bengkalis juga menanggapi berbagai masukan DPRD terkait peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta layanan dasar lainnya. Upaya yang dilakukan antara lain peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pemerataan sarana dan prasarana, peningkatan layanan kesehatan, penyediaan air bersih, serta percepatan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau terluar.
Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem perencanaan anggaran, pengelolaan kas daerah, serta penentuan prioritas pembangunan sesuai kemampuan fiskal.
Ersan juga menyampaikan apresiasi atas sinergi DPRD yang turut mendukung capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diraih Kabupaten Bengkalis selama 13 kali berturut-turut.
"Predikat WTP harus sejalan dengan peningkatan pelayanan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (sry/inf)
