Berikut MoU PT.PEU dengan Masyarakat Kabun dan Tapung
KANALSUMATERA.com - PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar memfasilitasi mediasi antara PT. Padasa Enam Utama (PEU) dengan masyarakat Kecamatan Kabun, Rokan Hulu (Rohul) serta masyarakat Desa Sungai Agung, Kecamatan Tapung, Kampar.
Pertemuan tersebut membahas pemenuhan kewajiban fasilitasi kebun masyarakat seluas 20 persen dalam rangka perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT.PEU kebun Kalianta Satu dan Kalianta Dua, yaitu dengan membuat Mou sebagai berikut:
1. Koperasi Produsen Unit Desa Bumi Makmur Sejahtera, No: PEU - HO/X/0108/XII/2022, Desa Kabun dengan Luas 713,82 hektare dan Desa Batu Langkah Besar dengan luas 111,34 hektare.
2. Koperasi Produsen Unit Desa Giti Makmur Jaya, No: PEU - HO/X/0109/XII/2022, Desa Giti dengan luas, 153,28 hektare.
3. Koperasi Produsen Agung Madani Bersama, No: PEU - HO/X/0106/XII/2022 , Desa Sungai Agung dengan luas, 154,57 hektare.
Baca: Angggota DPR RI Hendry Munief Berikan Catatan Penting saat Musrenbang RKPD 2027 Pemprov Riau
4. Koperasi Produsen Unit Desa Aliantan Albarokah, Desa Aliantan dengan luas, 194, 98 hektare.
Jumlah total, 1.327,99 hektare (20,50%) dari total 6.876 hektare. Hingga saat ini fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat dengan total 20 persen tersebut belum terealisasi.
Alasannya, pihak PT.PEU mengaku masih belum menemukan lokasi untuk dijadikan wilayah kebun masyarakat tersebut.
"Sudah ada perjanjian sebelumnya yang dibuat dengan PT. PEU, pernyataan tersebut menyatakan bahwa dalam tempo lima tahun pihak perusahaan akan menyediakan 20 persen lahan untuk dijadikan kebun plasma, namun sampai akhir tahun juga belum terpenuhi," ucap Pj Bupati Kampar, Kamsol saat mediasi.
Pj Bupati Kampar menegaskan, terkait lahan 20 persen tersebut, mesti ditempatkan diwilayah kebun milik perusahaan itu berada. "Jadi bukan kita mencari wilayah lain dan tempat yang lain, kalau begini yang ada hanya menambah masalah ditempat yang baru nantinya," jelasnya.
Baca: Seleksi Komisaris PT. SPR Diperpanjang, ini Catatan Anggota Komisi III DPRD Riau
Disamping itu, Kepala Bagian Administrasi Wilayah Setda Rokan Hulu, M. Franovandi yang hadir mewakili Bupati Rokan Hulu sampaikan, bahwasannya terkait realisasi 20 persen hak masyarakat, berada di kabupaten Rokan Hulu.
"Maka wilayah dari perusahaan yang HGU nya belum diurus, untuk dapat dijadikan fasilitas 20 persen," terangnya.
Hal senada disampaikan Gubernur Riau, Syamsuar dalam penyelesaian masalah tersebut, dirinya sampaikan jika harus mencari lahan diwilayah lain, hal tersebut menurutnya hanya akan menambah permasalahan di wilayah yang baru.
"Jika tdk ada lahan yg memungkinkan, ya apa yang ada saja, seperti lahan yang belum diajukan HGU nya tersebut, Jadi paling cocok satu di wilayah kampar, satu wilayah di Rohul," ucap Gubri Syamsuar.
Gubri syamsuar juga sampaikan akan berkomunikasi dengan pemegang saham PT.PEU terkait penyelesaian masalah tersebut.
Baca: Insan Pers Antusias Mengikuti Pemaparan Industri Hulu Migas dari SKK Migas-KKKS APGWI
"kami tetap berupaya memanggil pemegang Saham. Karna direktur Utama yang hadir pada hari ini tidak memiliki hak menentukan hasilnya, itu harus dari pemegang saham," katanya.
"Harapan saya kedepannya Pemda Rohul dan Kampar menyampaikan laporan selanjutnya, yang berkaitan dengan tindaklanjut kita hari ini. Semoga segera mendapat arahan dalam waktu yang tidak begitu lama," pungkasnya.
Turut hadir pada mesiasibtersebut, Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan, Kakanwil BPN, Kepala Dinas Perkebunan Prov Riau, Zulfadli, Kepala Dinas Diskominfotik Prov Riau, Erisman Yahya, Karo Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Firdaus, Pj Bupati Kampar, Kamsol, Kepala Bagian Administrasi Wilayah Setda Rokan Hulu, M. Franovandi. Direktur Utama PT. PEU serta tokoh masyarakat dan ninik mamak.*
