Abdullah: Pemerintah dan PLN Sebaiknya Lakukan Mitigasi sebelum dan sesudah bencana Banjir Pelalawan
Pekanbaru, KANALSUMATERA.com -Banjir menjadi agenda tahunan yang diderita oleh masyarakat Kabupaten Pelalawan, khususnya di hilir Sungai Kampar. Namun hingga kini masyarakat hanya menerima akibat dari bencana ini tanpa ada rancang bangun pencegahan dan penanggulangan bencana.
Kejadian itu membuat miris anggota DPRD Riau Dapil Pelalawan-Siak, Abdullah saat dihubungi pada Rabu (5/2/2025). Dia menyebut masyarakat Pelalawan tidak tahu lagi bagaimana menghadapi bencana ini.
"Pelalawan ini, khususnya di hilir sungai Kampar setiap tahun jadi korban banjir. Pertanian, ternak, aktifitas keseharian, perdagangan, dan lainnya selalu menjadi korban. Apalagi pertanian, masyarakat menanam palawija ketika banjir tiba alamatlah tenggelam tak bisa diselamatkan. Untuk itu, ini perlu dipikirkan oleh pemerintah dan juga PLN sebagai pengelola PLTA Koto Panjang." terang Abdullah yang merupakan ketua DPD PKS Pelalawan ini.
Baca: Mobil Pajak Keliling Hadir di Kelurahan Sialangmunggu Pekanbaru, Warga RW 07 Antusias Bayar PBB
Karena aktifitas ini bisa dikatakan terjadi tiap tahun, alangkah lebih baiknya pemerintah baik pemprov Riau atau pemerintah pusat dan PLN sudah ada upaya untuk melakukan mitigasi sebelum dan sesudah bencana. Edukasi masyarakat menghadapi banjir sangat penting agar kerugian dapat diminimalisir.
"Kita memang harus mampu beradaptasi dengan alam. Tapi bukan berarti berlepas tangan. Ada semacam program bagi masyarakat yang terdampak untuk pasca bencana dan ada semacam edukasi dan panduan bagi masyarakat sebelum bencana terjadi. Jangan tiba-tiba bencana terjadi, masyarakat tidak siap menerimanya." tegasnya.
Baca: Kunjungi Pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu Pasca Kebakaran, Syahrul Aidi Ajak Semua Pihak Berdonasi
Dia berharap program mitigasi bencana ini dapat dianggarkan di APBD dan PLN menganggarkan dalam bentuk CSR atau sejenisnya.
"Karena ini boleh dikata rutin tiap tahun, maka sewajarnya masuk dalam program rutin oleh masing-masing instansi. Tentu kita tidak berharap terjadi. Jika tidak terjadi tahun berjalan maka dapat dikembalikan ke negara anggaran tersebut." usulnya.
