Matangkan EPSS 2026, Dinkes Kampar Perkuat Data dan Tingkatkan Pelayanan
KANALSUMATERA.com - BANGKINANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kampar mempertegas komitmennya dalam mewujudkan kebijakan kesehatan berbasis data melalui partisipasi aktif dalam evaluasi statistik nasional. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran tim pengelola data sektoral dalam agenda Entry Meeting dan Sosialisasi Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) 2026.
Kegiatan ini digelar secara virtual bersama BPS Pusat, Selasa (7/4/26). Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Kampar, Lukmansyah Badoe, didampingi Kepala Bidang Statistik Diskominfo, Salmi Hadi, Fungsional Statistisi Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Nurmala Sari.
Turut hadir memberikan penguatan dari unsur perencanaan yakni Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Bappeda, Rika Amalia, serta Pengelola Data Sektoral Dinas Kesehatan Kampar Syamsul Azwar dan tim.
Sebagai bentuk sinergitas dalam pembinaan statistik, juga hadir tim dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar yang terdiri dari Ridhayani Sinaga Prakom Muda BPS Kampar, Novi Kanadia Statistisi Ahli Pertama, dan Rika Wahyuni Statistisi Ahli Madya . Kehadiran tim BPS ini menjadi krusial sebagai pembina data untuk memastikan metodologi dan kualitas data yang disiapkan Dinkes Kampar telah memenuhi standar statistik nasional dan prinsip satu data Indonesia (SDI).
Baca: Diduga Ada Pungli di MAN 1 Pekanbaru, AMPHR Desak Kemenag Riau Lakukan Investigasi
Rangkaian agenda diawali pada sesi pagi dengan mengikuti sosialisasi intensif guna memahami indikator penilaian terbaru dalam EPSS 2026. Sesi kemudian berlanjut hingga siang dan sore hari, di mana tim fokus melakukan pemetaan serta melengkapi seluruh dokumen data dukung yang diperlukan untuk memenuhi poin-poin penilaian.
Penguatan statistik sektoral ini bukan sekadar pemenuhan administrasi. Bagi masyarakat Kampar, tersedianya data kesehatan yang akurat dan terintegrasi akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan.
Dengan data yang presisi, pemerintah daerah dapat memetakan kebutuhan layanan kesehatan di setiap wilayah secara lebih tajam, mulai dari pendistribusian logistik medis, penempatan tenaga kesehatan, hingga percepatan penanganan masalah kesehatan prioritas seperti stunting, eliminasi TB dan imunisasi serta program kesehatan lainnya.
Langkah kolaboratif ini diambil guna memastikan bahwa setiap kebijakan kesehatan yang diambil tidak lagi berdasarkan perkiraan, melainkan berdasarkan fakta lapangan yang sahih. Dengan dokumen dukung yang lebih lengkap dan valid, Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar optimis dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik yang berujung pada pelayanan publik yang lebih responsif dan tepat sasaran bagi seluruh warga Kabupaten Kampar. (SM/Inf)
