Waka DPRD Kampar Fahmil Mendapat Apresiasi Massa DTB
KANALSUMATERA.com - Massa yang tergabung dalam Driver Tambang Bersatu (DTB) menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Kampar, Puluhan truk datang untuk melakukan aksi damai untuk mempertanyakan nasib mereka ke wakil rakyat, Selasa (7/3) sekira pukul 10.00 Wib.
Ratusan massa yang dikoordinir oleh Canggih Triguna Hakim, bahwa mereka datang ke DPRD untuk menanyakan nasib mereka yang sudah hampir kelaparan semenjak pihak berwajib intens melakukan razia.
"Kelumpuhan ekonomi sudah berlangsung sejak dilakukan razia. Untuk itu, kami berharap Bupati dan DPRD Kampar mencari solusi untuk kami. Kami hadir untuk menanyakan nasib kami yang saat ini hampir kelaparan," ungkap Canggih.
Mereka menuntut 3 hal, yaitu menuntut kebijakan dari daerah terkait penertiban yang berdampak langsung bagi para supir dan pekerja tambangan. Menuntut agar para supir dan pekerja tambangan kembali bekerja untuk menghidupi keluarga pekerja yang menggantungkan hidup dari galian C dan meminta pemerintah mengambil langkah strategis agar proses penambangan tetap berjalan dengan baik dan tetap memperhatikan aturan serta dampak lingkungan.
Wakil Ketua DPRD Kampar H Fahmil, SE, ME langsung menemui masyarakat dan menyampaikan bahwa niat baik masyarakat akan di
Baca: Percepat Akses Pelabuhan Sungai Duku, Pemko Pekanbaru Mulai Overlay Jalan Tanjung Batu
tanggapi dan langsung di bawa pertemuan ke gedung DPRD yang diwakili beberapa orang massa.
Dan dalam pertemuan ini juga hadir Kapolres Kampar AKBP Didik Priyo Sambodo, Plt Satpol PP Arizon Kabag Sumber Daya Alama (SDM) Kampar Syafaruddin, Kabag Ops Kompol Maitertika SH MH dan koordinator massa Canggih Triguna Hakim, Willian dan 6 orang lainnya dari masyarakat.
Fahmil mengajak perusahaan untuk taat mengurus izin, dan tidak segan untuk menghubungi dirinya jika ada yang melakukan upaya mempersulit izin, "apalagi izin usaha harus diurus di Provinsi, dan kami menerima aspirasi bapak-bapak. Dan sampaikan kepada pengusahaan-pengusaha untuk mengurus izin dan di pasilitasi oleh Bupati Kampar dan dinas yang terkait," jelas Fahmil.
Sementara itu, Kapolres Kampar AKBP Didik Pryo Sambodo SIK mengatakan bahwa pihaknya melakukan razia bersama tim Yustisi dan berkat laporan dari masyarakat juga.
"Maka kami segera turun dan Tim Yustisi melakukan razia, saya berharap, kepada pengusaha untuk di ikuti peraturan dan pastikan kita tidak akan menindak. Dampak dari alat berat dan mesin penyedot sangat buruk untuk alam kita," ungkap Kapolres.
Baca: Satpol PP Siapkan Penertiban Lapak Pedagang di Jalan Ahmad Yani Pekanbaru
Kapolres berharap, Pemerintah Kampar memfasilitasi masyarakat dengan pemerintah Provinsi untuk mengundang pengusaha-pengusaha di Kampar, agar ada solusi untuk para supir.
Dalam aksi para supir - supir truk ini langsung di kawal ketat oleh Satpol PP kampar dan ratusan Polisi dari Polres Kampar yang di pimpin oleh Kapolres Kampar AKBP didik Pryo Sambodo SIK.
Koordinator aksi Canggih Tridarmawan mengaku lega dengan hasil keputusan yang didapat usai menggelar pertemuan dengan Wakil Ketua DPRD Kampar Fahmil dan sejumlah OPD terkait tersebut.
"Hari ini kita Alhamdulillah hari ini kita dapat solusi, bahwa bagi warga yang menggunakan alat secara manual, seperti pakai sekop diberi dispensasi, dan bagi yang menggunakan alat berat, Pemda Kampar akan memanggil pihak pengusaha dalam waktu singkat, dan menghadap Dinas ESDM Provinsi Riau," terangnya.
Ia menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran mereka disambut satu-satunya Wakil Rakyat DPRD Kampar yakni Fahmil, SE, ME, Politisi PKS ini menerima sejumlah perwakilan massa dan OPD terkait di ruang Banggar DPRD Kampar.
Baca: Lima Nama Kandidat Sekda Pekanbaru Menguat, Siapa Pilihan Wali Kota?
"Meski dari 45 Anggota dewan, hanya satu orang yang hadir, kita bersyukur, apalagi yang menemui kita Pimpinan pula," papar Canggih.
Dalam sambutannya, Fahmil meminta agar persoalan galian C ini bisa diselesaikan karena menyangkut hak hidup orang banyak, "apalagi ini soal supir, tukang muat, saya tadi sudah sampaikan ke anggota saya untuk bikin surat ke Pekanbaru, karena izin ini di Provinsi, kita selesaikan ke ESDM Provinsi," tegas1 Fahmil.*
