Turunkan paksa penumpang, Pramugara Trans Padang dinyatakan lakukan maladministrasi
Padang,KANALSUMATERA.com - Ombudsman perwakilan Sumatera Barat menyatakan terjadi maladministrasi dalam kasus penurunan paksa penumpang angkutan umum Trans Padang karena tidak memiliki uang elektronik sebagai alat pembayaran.
"Maladministrasi terjadi karena sejak awal pramugara membiarkan penumpang naik, padahal sesuai standar operasional Trans Padang, mesti memastikan penumpang menempel kartu uang elektronik pada mesin EDC," kata Asisten Ombudsman perwakilan Sumbar Yunesa Rahman di Padang, Kamis .
Ia menyampaikan hal itu dalam pertemuan konsiliasi yang dihadiri pelapor atas nama Reno Fernandes, Pimpinan Wilayah BRI Sumatera Barat Syamsul Arifin, Sekretaris Dishub Padang Yudi Indra Syani, dan pakar transportasi publik Unand Yossyafra.
Menurutnya dalam kasus ini, jangankan menempel kartu, punya kartup un tidak, tapi pramugara tidak cermat dan atas kelalain itu malah penumpang pula yang diturunkan di jalan.
Yunesa menyampaikan pihaknya menemukan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur atau SOP yang dilakukan oleh Pramugara Trans Padang dalam menurunkan penumpang atau pelapor yang tidak memiliki kartu uang elektronik.
Baca: KONI Payakumbuh Studi Banding ke KONI Pekanbaru, Dalami Program Pembinaan Atlet
Dalam pertemuan tersebut disepakati tiga hal Dishub Padang melengkapi, mengesahkan dan menginformasikan kepada mengenai SOP pelayanan bus Trans Padang, termasuk salah satunya SOP tentang pramugara.
Kemudian BRI Kantor Cabang Padang dan Dinas Perhubungan Kota Padang sepakat akan menambah intensitas sosialisasi mengenai titik-titik lokasi di mana saja yang dapat diakses bagi masyarakat untuk mendapatkan uang elektronik Kartu Brizzi.
Selain itu Dinas Perhubungan Kota Padang berkomitmen mengupayakan alternatif kerjasama dengan bank atau pihak ain dalam mendukung program pembayaran transportasi Trans Padang secara nontunai.
Sementara Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Padang Yudi Indra Syani mengaku pihaknya sudah menyampaikan kepada pramugara untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada penumpang.
Selain itu Dinas Perhubungan Kota Padang telah mencoba menawarkan kerja sama dengan berbagai bank dan pihak lain terkait dengan implementasi metode pembayaran nontunai pada Trans Padang..
Baca: 360 Hunian Tetap Dibangun di Agam, Penyintas Bencana Mulai Disiapkan untuk Relokasi
Sedangkan Pakar Transportasi Publik Universitas Andalas (Unand) Padang Dr Yosaafra menjelaskan pemangku kepentingan terkait harus mencarikan solusi dan jalan keluar untuk memperluas akses penjualan kartu nontunai dan pengisian saldonya.
"Butuh sosialisasi lebih banyak dan edukasi kepada pengguna layanan," ujarnya.
Dalam pelaksanan ke depan diperlukan penyempurnaan petunjuk teknis untuk memuat terkait aturan bagi pengguna transportasi Trans Padang yang tidak memiliki kartu pembayaran nontunai.
"Misalkan kedepannya, Dishub dan BRI dapat melanjutkan promo berupa diskon atau reward bagi penumpang pengguna kartu pembayaran nontunai, ujar dia.
Sementara pelapor Reno menyarankan agar masyarakat dapat membeli kartu uang elektronik melalui pramugara agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan Kartu Brizzi.
Baca: Layanan Digital BPJS Kesehatan Makin Canggih, Peserta JKN Kini Urus Administrasi Tanpa Antre
Sebelumnya Penumpang Trans Padang, Reno Fernandes yang diturunkan karena tidak memiliki kartu Brizzi melapor ke Ombudsman Republik Indonesia (RI) perwakilan Sumatera Barat .
Reno menilai pemerintah kota kaku karena menerapkan satu metode pembayaran pada transportasi publik. Menurutnya tak semua masyarakat memiliki kartu Brizzi. Dia meminta, Dinas Perhubungan Kota Padang mengevaluasi metode pembayaran tersebut.
Dosen di Universitas Negeri Padang (UNP) ini menyebutkan, masyarakat tentunya akan keberatan dengan membayar Rp30 ribu dengan saldo Rp9 ribu. Karena penggunaan kartu Brizzi tidak bisa digunakan untuk semua toko.
