SKPD di Bengkalis Terima DPA 2026, Kasmarni: Jauhi Segala Bentuk Penyimpangan!
KANALSUMATERA.com - BENGKALIS – Bupati Bengkalis, Kasmarni menegaskan bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 bukan sekadar dokumen administratif saja.
Penegasan tersebut disampaikannya saat penyerahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2026, bersama dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas, serta penyerahan penghargaan hasil Penilaian Mandiri Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025.
Turut hadir dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Kab. Bengkalis, diwakili Wakil Ketua lll DPRD Bengkalis, H. Misno, Dandim 0303/Bengkalis, diwakili Pasilog Kodim 0303/Bengkalis, Kapten Inf Ucok Doni Samosir, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Nadda Lubis, Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Leny Lasminar, Wakil Ketua Pengadilan Agama Bengkalis, Mumu Mu'min Muktasidin, Sekda Bengkalis, dr. Ersan Syaputra TH, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Ed Efendi, para Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, seluruh Camat dan Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bengkalis, serta tamu undangan lainnya.
"Jadikan ini komitmen kerja, komitmen anggaran, serta komitmen hasil yang harus diwujudkan oleh seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel," ujar Bupati Bengkalis Kasmarni.
Baca: Bupati Kampar Hadiri Rakor Pengendalian Karhutla Nasional Tahun 2026
Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tentang sinergi pelayanan masyarakat dalam penyuluhan hukum, sosialisasi hukum, produk hukum, serta bidang hukum lainnya, di Ruang Pertemuan Dang Merdu Lantai IV Kantor Bupati Bengkalis, Senin, 12 Desember 2026.
Dalam sambutannya, Bupati Bengkalis, Kasmarni menjelaskan bahwa DPA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah beserta rencana realisasinya, yang menjadi dasar bagi Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama tahun 2026.
“DPA ini bukan hanya menjadi dasar pelaksanaan anggaran, tetapi juga merupakan komitmen kerja, komitmen anggaran, dan komitmen hasil yang harus Bapak dan Ibu wujudkan nantinya,” tegas Bupati.
Lebih lanjut, Bupati perempuan pertama di Provinsi Riau ini mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah agar lebih cermat dan berhati-hati dalam merancang serta melaksanakan kebijakan fiskal, seiring dengan kondisi kemampuan keuangan daerah saat ini, sehingga pembangunan daerah tetap dapat berjalan secara berkelanjutan sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada.
Baca: Masyarakat Pagaran Tapah Adukan PTPN IV ke DPR RI, Adam Syafaat: Puluhan KUD Mitra Dari Luar Desa
“Kita dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, dan efisien dalam pengelolaan anggaran, sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah agar semakin baik ke depannya,” ujarnya.
Selain itu, Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah agar lebih giat dan gigih dalam mengejar sumber pendanaan yang bersumber dari APBN, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, Dana Bagi Hasil Sawit, Dana Alokasi Umum Peruntukan, serta Dana Insentif Fiskal, guna mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana bagi hasil dalam membiayai pembangunan.
Terkait penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas, Bupati menegaskan bahwa hal tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan kontrak moral dan kontrak kinerja antara pimpinan daerah dengan kepala perangkat daerah dalam membangun pemerintahan yang berorientasi pada hasil, akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
“Oleh karena itu, kami mengingatkan agar Bapak dan Ibu menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, disiplin, dan loyalitas, serta menjauhi segala bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.” pesan Kasmarni. (rls)
