Rilis BPS Angka Kemiskinan di Riau: Tertinggi Pelalawan, Tumbuh Positif Kuansing
Pekanbaru - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mengeluarkan rilis resmi statistik resmi provinsi Riau tahun 2024. Salah satu yang menarik dinanti yaitu seberapa besar penurunan dan kenaikan angka kemiskinan suatu daerah.Dari data statistik yang dirilis pada 16 Agustus 2024 lalu menyatakan bahwa secara umum angka kemiskinan di Riau mengalami kenaikan dari 485.600 jiwa pada tahun 2023 menjadi 492.250 jiwa pada tahun 2024.
Mengalami kenaikan angka kemiskinan sebesar 6.590 jiwa.Daerah yang mengalami kenaikan angka kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Pelalawan dengan peningkatan dari 45.300 jiwa di tahun 2023 menjadi 49.200 jiwa di tahun 2024. Mengalami kenaikan sebesar 3.900 jiwa. Sementara yang mengalami penurunan angka kemiskinan tertinggi yaitu Kabupaten Kuantan Singingi sebesar 540 jiwa.
Sementara yang mengalami pengurunan angka kemiskinan tertinggi Kabupaten Kuantan Singingi.Kepala BPS Riau Asep Haryadi, melalui Statistisi Mujiono SE pada Senin (9/9/2024) pagi menyampaikan bahwa data statistik provinsi Riau yang dikeluarkan untuk tahun 2024 merupakan data real yang didapat melalui serangkaian pengambilan sampel data lapangan apa adanya. BPS dalam menentukan standar kemiskinan yaitu pengeluaran kurang lebih 600.000.
"Kita bertugas membaca data di lapangan. Nanti data ini kita rilis dan ekspose dan dapat dijadikan pijakan bagaimana kepala daerah mengambil kebijakan." terang Mujiono.
Baca: Kado untuk Hari Jadi Riau ke-69, Hendry Munief Hadirkan Rumah Singgah di Pekanbaru
Ketika ditanya apa penyebab angka kemiskinan tidak menurun malah naik, apakah karena data tersebut tidak dipakai oleh pemerintah daerah? Mujiono menerangkan bahwa bukan ranah BPS untuk mengkaji penyebab kemiskinan naik atau turun, tugas BPS hanya menyediakan data untuk pemerintah untuk dasar kebijakan dengan memotret kondisi apa adanya. Menurut Mujiono, banyak alasan.
"Patut diduga alasannya karena pemerintah daerah belum maksimal menjadikan data yang dirilis oleh BPS sebagai pijakan dalam membuat program." kata Mujiono.
