Puluhan orang demo Kantor DPD Gerindra di Padang, tolak ketetapan DPP soal pimpinan DPRD

Padang,KANALSUMATERA.com - Puluhan orang dari Front Partai Perjuangan Gerindra (FPG) menolak penetapan pimpinan DPRD provinsi, kota dan kabupaten oleh DPP Partai Gerindra yang diduga tidak sesuai mekanisme partai di Kantor DPD Gerindra Sumatera Barat di Kota Padang, Senin

Koordinator lapangan (korlap) FPG Andri Wijaya selepas orasi di Padang, Senin, mengatakan, langkah ini diambil sebagai bentuk penolakan keputusan DPP Partai Gerindra dalam menetapkan pimpinan DPRD di provinsi tersebut.

"Kita menolak surat keputusan DPP Partai Gerindra tentang pimpinan DPRD kota, kabupaten dan provinsi yang tidak sesuai dengan mekanisme serta kepatutan selayaknya organisasi yang baik dan benar," katanya.

Menurut dia, kader yang ditunjuk sebagai pimpinan tersebut banyak yang tidak berkompeten dan seharusnya orang yang dipilih adalah mereka yang menjabat sebagai ketua, sekretaris dan bendahara partai setempat.

Baca: KONI Payakumbuh Studi Banding ke KONI Pekanbaru, Dalami Program Pembinaan Atlet

"Kita menuntut agar bapak Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra membersihkan mafia jabatan di DPP Partai Gerindra," katanya.

Selanjutnya pihaknya meminta pertanggungjawaban Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat terkait penetapan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.

"Kita meminta Ketua DPD Gerindra bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua I OKK DPD Partai Gerindra Yusuf Abit mengatakan, DPD tentu akan mengamankan surat keputusan dari DPP dan apabila ada yang berorasi tentu dipersilahkan.

Baca: 360 Hunian Tetap Dibangun di Agam, Penyintas Bencana Mulai Disiapkan untuk Relokasi

Terkait orasi yang mereka sampaikan pihaknya akan menampung dan menyampaikan kepada pusat.

"Kami biarkan mereka menyampaikan orasi dan kami catat dan kita akan sampaikan ke pusat," katanya.

Ia mengatakan, dalam melakukan penetapan pimpinan DPRD baik tingkat provinsi kota dan kabupaten, pihaknya hanya bersifat mengusulkan dan merekomendasikan saja

"Untuk keputusan siapa yang duduk itu merupakan keputusan DPP Partai Gerindra," katanya. (*)