Pertumbuhan Ekonomi Meningkat, Pemko Batam Ajak Pelaku Usaha Dukung Pemerintah Bangun Batam

KANALSUMATERA.com - Batam - Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengajak para pelaku usaha untuk mendukung Pemko Batam untuk memajukan Kota Batam.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad saat membuka secara langsung Rapat Pimpinan (Rapim) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam tahun 2021 di Hotel Radisson, Rabu (19/5/2021). Amsakar mengajak para pelaku usaha di bawah Kadin untuk terus mendukung pemerintah dalam membangun Batam.

"Kadin yang merupakan wadah berkumpulnya pelaku usaha atau orang-orang yang selama ini memiliki konsen terhadap ekonomi dan investasi bisa memberikan masukan kepada Pemko Batam yang kontruktif dan produktif," kata Amsakar di hadapan para pengusaha dan pengurus Kadin Kota Batam yang hadir

Menurut Amsakar saat ini setidaknya ada empat isu yang menjadi pembahasan di Kota Batam. Di antaranya terkait Undang-Undang Cipta Kerja, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. Kemudian tak kalah penting Wali Kota ex officio Kepala BP Batam, dan rencana penyatuan KPBPB Batam, Bintan, Karimun dan Tanjung Pinang.

"Saya berharap jangan sampai semuanya menjadi kacau karena diboncengi oleh kepentingan yang kontra produktif," dia mengingatkan.

Baca: Kunker ke Kepri, Hendry Munief Harapkan Konsep Ekonomi Biru Dapat Diakomodir di RUU Daerah Kepulauan

Dicontohkannya, terkait Wali Kota ex officio Kepala BP Batam yang saat ini menjadi perbincangan banyak pihak. Padahal, menurutnya, dengan adanya ex officio saat ini membuat suasana Batam nyaman jika dibandingkan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Batam juga menunjukan tren yang positif. Tahun 2018 awal tercatat 4,56 persen pertumbuhan ekonomi Batam. Kemudian tahun 2019 tercatat 5,90 persen.

"Artinya pertumbuhan Batam sejak ex officio lebih baik. Indikator lain target investasi juga melampaui target. Tahun 2020 kuartal I investasi ditargetkan USD 225 juta, tapi realisasinya USD 473 juta," katanya.

Data tersebut katanya merupakan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan ekonomi dan investasi yang menunjukan peningkatan, tentu dapat menjadi parameter bahwa ada perbaikan selama ex officio.

"Sebenarnya masih sangat prematur jika saat ini membincangkan atau mempermasalahkan terkait ex officio," tambahnya. ***