Pemerintah Janji Bantu Rp 50 Juta Korban Tsunami di Lampung
KANALSUMATERA.com - Pemerintah menetapkan akan memberikan bantuan stimulan untuk rumah terdampak tsunami Selat Sunda. Rumah terdampak tsunami yang rusak berat akibat tsunami Selat Sunda per unit sebesar Rp 50 juta.
Informasi yang diperoleh dari Dinas Kominfo Lampung Selatan, di Kalianda, Lampung, Sabtu (12/1), menyebutkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan (Lamsel) Nanang Ermanto telah menghadiri rapat koordinasi penanganan dampak dan tindak lanjut kesiapsiagaan potensi bencana di Selat Sunda, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI.
Rapat yang dipimpin Plt Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK Sony Harry B Harmadi, Jumat (11/1), digelar untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait bencana tsunami dipicu erupsi dan longsoran material Gunung Anak Krakatau Sabtu, 22 Desember 2018 lalu.
Dalam rapat koordinasi itu, Pemerintah menetapkan akan memberikan bantuan stimulan untuk rumah rusak berat per unit sebesar Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta, sedangkan rusak ringan Rp 10 juta. Menurut Nanang Ermanto, dalam pertemuan yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan Provinsi Banten, Bupati Lamsel, Bupati Pandeglang, serta lembaga dan instansi terkait lainnya, Sony mengatakan, upaya percepatan dalam penanganan bencana harus terus dilakukan, khususnya terpenuhinya kebutuhan dasar warga terdampak.
Sony juga meminta, kepala daerah di daerah terdampak bencana itu untuk menyiapkan lahan sebagai lokasi untuk membangun kembali rumah-rumah warga yang hancur akibat tsunami Selat Sunda. "Segera bangun rumah tetap di Lampung Selatan dan Pandeglang, juga untuk rumah sementara karena akan dilakukan kajian," kata Sony dalam pertemuan itu, mengutip instruksi Presiden Jokowi.
Baca: Perkuat Kemandirian Ekonomi Wilayah, Hendry Munief Dorong Sinergi Bisnis antar Provinsi di Sumatera
Selain itu, Sony menambahkan, Presiden juga menginstruksikan penataan ruangan di kawasan rawan bencana untuk mengurangi risiko apabila terjadi bencana. "Selain itu, kita juga perlu menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana," katanya pula.
Dalam pertemuan itu, ditegaskan bahwa Pemerintah melalui koordinasi Kemenko PMK terus meningkatkan kesiapsiagaan atas risiko kemungkinan terjadi bencana susulan akibat aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, mengingat ancaman bencana di Selat Sunda bisa datang setiap saat. Kesiapsiagaan bencana itu, meliputi sosialisasi bencana, layanan di pengungsian, termasuk persiapan pembangunan hunian sementara atau sewa rumah.
Rakor itu diikuti oleh berbagai lintas kementerian dan lembaga, dan dihadiri Sestama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), perwakilan Kemensos, Kemendikbud, Kemenkes, Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian Kominfo, KESDM, BMKG, BIG, BPN, dan TNI/POLRI.
