Ini Harapan Para Tokoh Kota Payakumbuh untuk Legislator Baru
PAYAKUMBUH,KANALSUMATERA.com - Beragam pandangan dan harapan mengemuka pascapelantikan 25 anggota DPRD terpilih Kota Payakumbuh. Salah satunya, disampaikan sesepuh politik Payakumbuh, Asmadi Taher. Mantan politisi Golkar ini menyebut, tantangan kerja anggota DPRD Kota Payakumbuh ke depan akan lebih berat dan konkrit.
Mengingat, kini Kota Payakumbuh masih dalam transisi menuju kota maju. "Masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diseriusi baik oleh legislatif maupun eksekutif. Kerja sama yang baik juga perlu ditingkatkan, agar kota Payakumbuh lebih maju dan mandiri secara ekonomi masyarakatnya," kata Asmadi yang akrab disapa Mamak Ujang Harimau kepada MinangkabauNews.com, Senin 2 September 2019.
Terpenting, menurut mantan anggota DPRD Periode 2004-2009 ini, dalam hal pengambilan keputusan yang bersifat prinsip, para legislator yang baru bisa menempatkan kepentingan rakyat diatas kepentingan politik, pribadi atau kelompok.
"Bekerjalah hanya untuk kepentingan rakyat Payakumbuh," pesan Asmadi Taher.
Terkait pengabdian sebagai wakil rakyat, katanya, juga harus diperjelas. Anggota Dewan, harus betul-betul mengayomi aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
"Kalau sudah menjadi wakil rakyat anggota DPRD payakumbuh, posisikan lah diri menjadi wakil masyarakat Payakumbuh, bukan cuma wakil dari masyarakat konstituen saja," tuturnya.
Anggota DPRD Payakumbuh yang baru juga diminta lebih peka dalam mencermati situasi, kondisi, dinamika dan fenomena saat ini. Kendati DPRD dituntut memang harus kritis dalam mengawasi dan menjadi penyambung aspirasi, para legislator juga wajib menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai aturan Undang-Undang.
"Jagalah hubungan baik jalin kerjasama yang baik dengan eksekutif tapi dalam artian positif. Karena tidak akan maju sebuah kota, apabila tidak terjalin kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutifnya," pesan mantan pimpinan dan anggota DPRD dua periode 1999 - 2009 tersebut.
Harapan serupa diungkapkan Ketua KNPI Kota Payakumbuh, Ghanny Ahmad. Menurutnya, anggota DPRD yang baru, ke depan dapat lebih fokus bekerja mengawal dan mengawasi skala prioritas pembangunan yang dilakukan eksekutif sesuai kebutuhan masyarakat dan daerah.
"Bagaimana target kinerja eksekutif atau pemerintah daerah kita ke depan bisa benar-benar lebih terarah kepada kebutuhan masyarakat. Seperti misalnya, pembangunan sumber daya manusia, kepemudaan dan industri kreatifnya," kata Ghanny Ahmad.
Selama ini, katanya, kemajuan Kota Payakumbuh memang dirasakan sudah maju pada peningkatan infrastukturnya. Berbagai program dan anggaran pun lebih banyak direalisasikan ke fisik. Tapi belum dirasakan terjadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)-nya.
"Harapan kami di KNPI, ke depan pemuda juga lebih dilibatkan. Seperti dalam pengembangan industri kreatif kita yang sangat berpotensi jika kita garap bersama-sama. Kalau bisa diberikan penambahan SDM dan regenerasi kepemimpinan kepada kami kaum muda," harap Ghanny.
Hal ini mengingat, Kota Payakumbuh tidak memiliki asset dan potensi yang besar dikembangkan baik dari sisi PAD maupun ekonomi.
"Kini bagaimana kita bisa membuka peluang untuk industri kretif dengan memberikan biaya atau beasiswa untuk pendidikan S2 atau S3," tuturnya.
Adapun dalam bentuk produk regulasi daerah, ke depan para legislator yang baru diharapkan lebih fokus menuntaskan persoalan penyakit masyarakat. Seperti, ia mencontohkan, menyiapkan Perda tentang LGBT yang selama ini prosesnya tidak ditahui.
"Kalau bisa Dewan bersama Pemda menyusun Perda ini secepat mungkin, supaya ada aturan yang jelas dan tegas untuk membuat program pengentasan penyakit masyarakat seperti LGBT ini," tuturnya.
Adapun Ketua Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kota Payakumbuh, Wirianto Dt Paduko Bosa Marajo, kepada MinangkabauNews.Com menyebut anggota DPRD yang baru dapat memperjuangkan penganggaran terhadap masyarakat adat yang kini dinilai masih lemah.
"Kita harapkan para legislator dapat memberi porsi dan perhatian lebih terhadap pembangunan masyarakat Adat kita ke depan. Perda Adat kita memang sudah ada, tapi dari sisi eksekusi dan pembiayaan masih rendah. Sehingga belum sampai kepada target yang ingin kita capai," kata Wirianto.
Ia menyebut, seperti kantor LKAM yang representatif juga harus juga dipikirkan. "Bagaimana kita dapat memberikan SDM dan pelatihan-pelatihan yang terstruktur dan berkesinambungan untuk pendidikan moral masyarakat. Saat ini peran niniak-mamak kita belum signifikan," ungkap Dt Paduko Bosa Marajo. (aking)
