Enam Pabrik Sawit di Pelalawan Diduga Langgar Aturan Lingkungan
Pelalawan, KANALSUMATERA.com -Enam pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan, Riau, diduga kuat melanggar ketentuan lingkungan hidup dan perizinan operasional. Dugaan ini mencuat setelah sejumlah temuan di lapangan menunjukkan indikasi pembuangan limbah cair langsung ke sungai tanpa melalui proses pengolahan.
Perusahaan-perusahaan yang dimaksud meliputi:pertama, PT Putra Supra Jaya. Kedua PT Cakra Alam Sejati. ketiga, PT Makmur Andalan Sawit. Keempat PT Sawit Mas Nusantara. Kelima PT Sarimas Nusantara. Keenam PT Permata Hijau Indonesia, Seluruhnya berlokasi di wilayah Kabupaten Pelalawan.
Menurut informasi yang dihimpun dari hasil pemantauan lembaga pengawas lingkungan dan laporan masyarakat, ditemukan bahwa beberapa pabrik tersebut diduga belum mengantongi dokumen Persetujuan Teknis Pengolahan Air Limbah (Pertek) dan Surat Kelayakan Operasional (SLO),dua dokumen penting yang wajib dimiliki industri sawit untuk mengelola dan membuang limbah sesuai standar lingkungan.
“Kami menerima laporan dari masyarakat dan menemukan sejumlah indikasi pelanggaran, termasuk pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan baku mutu lingkungan,” ujar seorang aktivis lingkungan dari salah satu LSM lokal yang ikut dalam pemantauan.
Salah satu aktivis lingkungan di Pelalawan, Jho, juga mendesak pemerintah daerah untuk bertindak tegas. “Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret. Jangan biarkan pencemaran ini berlangsung terus dan merugikan masyarakat sekitar,” tegasnya.
Hingga saat ini, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pelalawan belum memberikan pernyataan resmi. Namun sumber internal menyebutkan bahwa DLH tengah mempersiapkan tim investigasi untuk melakukan verifikasi lapangan dan mengambil langkah penindakan jika ditemukan pelanggaran.
Sebagai catatan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi tegas terhadap pelanggaran lingkungan, mulai dari sanksi administratif, perdata, hingga pidana.
Masyarakat setempat berharap agar pemerintah tidak memberikan toleransi terhadap praktik industri yang mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan warga.
Sampai berita ini dipublikasikan, pihak manajemen dari keenam perusahaan sawit yang disebutkan belum memberikan klarifikasi atau tanggapan resmi atas dugaan pelanggaran tersebut.
