DPRD Riau Minta Pemprov, Pemkab Pelalawan dan Inhu Ambil Langkah Hadapi Potensi Konflik TNTN
KANALSUMATERA.com - Pekanbaru - Anggota DPRD Riau Fraksi PKS Dapil Pelalawan-Siak, Abdullah meminta Pemprov Riau, Pemkab Pelalawan dan Pemkab Inhu segera ambil langkah untuk mencegah potensi konflik di Taman Nasional Teso Nilo (TNTN). Jangan menunggu apa langkah kerja Satgas PKH atau pemerintah pusat.
Hal itu disampaikannya saat dihubungi pada Selasa (24/6/2025) siang. Abdullah melihat ada potensi konflik jika persoalan di TNTN ini tidak cepat dicarikan solusinya.
"Memang Satgas PKH sudah ada langkahnya. Namun di luar itu kita minta Pemprov dan Pemkab Pelalawan dan Inhu ambil langkah. Tentu menyesuaikan dengan kebijakan Satgas dan situasi lapangan." kata Abdullah.
Dia menilai, potensi konflik ini bakal panjang. Bahkan kerja Satgas PKH telah selesai di TNTN nantinya. Dia tidak ingin, Satgas keluar, menyisakan konflik tak berkesudahan.
Baca: Bayar Pajak Kendaraan Tanpa KTP Pemilik, DPRD Riau: Langkah Maju, Tapi Belum Menyentuh Wilayah 3T
"Satgas PKH tentu menyelesaikan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Metode akan sama dengan penguasaan hutan negara di daerah lainnya. Sementara setiap daerah itu punya kekhasan tersendiri. Cara menyikapi akan beda. Ketika Satgas PKH selesai melakukan tugasnya, konflik tidak akan selesai juga." kata ketua DPD PKS Kabupaten Pelalawan ini.
Maka untuk itu, dia meminta Pemprov Riau dan Pemkab Pelalawan dan Inhu ambil langkah sendiri. Petakan apa saja potensi konflik yang akan terjadi beserta dengan mitigasi konfliknya.
"Langkah Satgas sudah tepat, tapi jangan sampai ibarat pepatah 'Arang Habis Besi Binasa'. Penegakan hukum selesai, tapi impas dengan penyelesaian persoalan setelah itu." tutupnya.
