Ciptakan Kota Tertib Ukur, Pemko Pariaman MoU dengan 10 instansi
PARIAMAN,KANALSUMATERA.com -- Walikota Pariaman, Genius Umar MoU sekaligus tandatangani komitmen kerja dalam pembentukan Daerah Tertib Ukur (DTU) di Ruangan Kerja Walikota Pariaman bersama 10 instansi Selasa, (1/10/2019).
Komitmen tersebut dalam rangka meningkatkan tertib ukur untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat konsumen dalam hal jaminan kebenaran hasil pengukuran/timbangan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Serta untuk mendukung mewujudkan Kota Pariaman sebagai Destinasi Wisata Halal.
Ada 10 (Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, dan Swasta) diantaranya PLN Pariaman, PDAM Kab.Padang Pariaman, PT. POS, PT. Pegadaian, PT. Parisa Astaprima, PT. Mardatilla Bina Sejahtera, PT. Mitra Dara Bahagia, PT. Bungus Sumbar Lestari, Dinas Kesehatan Kota Pariaman dan Dinas Perindagkop UMKM Kota Pariaman.
Genius Umar menyampaikan "Sinergitas antara Pemerintah Kota Pariaman dan Stakeholder terkait, perlu lebih ditingkatkan untuk itu perlu diwujudkan melalui penandatanganan komitmen kerja tersebut.
Baca: KONI Payakumbuh Studi Banding ke KONI Pekanbaru, Dalami Program Pembinaan Atlet
"Ini merupakan Komitmen kita bersama sehingga Kota Pariaman secara menyeluruh bisa menjadi Daerah Tertib Ukur dan kita juga menetapkan beberapa Pasar untuk tertib ukur demi menjamin kejujuran antara pedagang dengan konsumen,"Ujarnya
Genius juga menegaskan, Karena ini sudah komitmen bersama, maka jika masih ada instansi yang melanggar dan nakal, maka akan diberikan sanksi.
Pada kesempatan itu juga Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman Gusniyeti Zaunit menambahkan bahwa "komitmen tersebut untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam pengukuran UTTP(Alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapan nya).
"Serta persaingan usaha yang sehat, memperkuat pengawasan dan kepedulian masyarakat dalam sistem pengawasan, Perdagangan yang jujur, adil, dan transparan dan Jaminan Pemerintah Daerah dalam kebenaran pengukuran,"ujarnya
Baca: 360 Hunian Tetap Dibangun di Agam, Penyintas Bencana Mulai Disiapkan untuk Relokasi
Gusniyeti menambahkan "Jika nanti ada masyarakat yang belanja ke pasar kalau ragu dengan timbang tersebut yang tidak sesuai, masyarakat konsumen bisa mencek Ke Pos Ukur Ulang yang telah disediakan oleh petugas kami sehingga komplen ke pedagang.
"Dan masyarakat juga bisa melapor ke BPSK(Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang berada di Pasar Produksi Jati." Imbuhnya mengakhiri. (war/mc)
