Bupati Kampar Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Jaminan Produk Halal
KANALSUMATERA.com - Bangkinang – Bupati Kampar yang diwakili Asisten II Bidang Kemasyarakatan dan Pembangunan, Drs. Muhammad, M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Media Center (Gedung Asisten II) Kantor Bupati Kampar, Bangkinang Kota, Senin (08/06/2026).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., perwakilan kementerian terkait, BUMN, Badan Pusat Statistik, unsur TNI-Polri, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Kampar. Dari unsur daerah hadir antara lain KBO Sat Binmas Polres Kampar Ipda Mashudi, S.H., M.M., Danpos Mil 01 Nazuar yang mewakili Dandim 0313/KPR, perwakilan kepala OPD terkait, Kepala Bagian Ekonomi Y. Purwoko, PPK Perum Bulog Anali Andragas, Statistik Ahli Muda Suyanto, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kampar.
Rakor pengendalian inflasi merupakan agenda rutin yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah guna memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas karena dampaknya yang langsung dirasakan masyarakat, terutama terhadap daya beli dan kesejahteraan ekonomi.
Dalam kesempatan yang sama, sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal juga dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan keamanan, kenyamanan, serta kepastian hukum bagi konsumen dalam mengonsumsi produk yang beredar di masyarakat.
Baca: Kesbangpol Riau Gandeng Kemendagri Perkuat Tata Kelola Bantuan Keuangan Partai Politik
Mewakili Bupati Kampar, Drs. Muhammad, M.Si., menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar mendukung penuh berbagai kebijakan dan arahan pemerintah pusat dalam upaya pengendalian inflasi maupun percepatan implementasi jaminan produk halal.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan kolaborasi dan sinergi seluruh pihak, termasuk pelaku usaha, masyarakat, serta lembaga terkait.
Ia juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing produk lokal Kabupaten Kampar. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen Muslim yang menjadi mayoritas penduduk di daerah tersebut.
Sosialisasi jaminan produk halal dipandu oleh narasumber dari kementerian terkait yang memaparkan prosedur sertifikasi halal, manfaat bagi pelaku usaha, serta konsekuensi hukum bagi produsen yang belum memenuhi standar yang ditetapkan.
Baca: Bupati Kampar Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Jawab Pandangan Fraksi DPRD
"Pengendalian inflasi adalah bagian dari menjaga kesejahteraan masyarakat. Sementara jaminan produk halal adalah bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen. Keduanya saling berkaitan dan harus kita jalankan dengan sungguh-sungguh," tambahnya.
“Dengan terselenggaranya rakor ini, Pemerintah Kabupaten Kampar berharap seluruh pihak dapat lebih proaktif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendukung program nasional terkait halal. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing dan berkeadilan,” tutup Muhammad. (Adv)
