Wagub Minta Pembangunan Tol di Sumbar Dibatalkan Jika Ganti Rugi Tak Layak
KANALSUMATERA.com - Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan pembangunan sirip tol trans Sumatera di provinsi itu dibatalkan jika harga ganti kerugian terhadap lahan masyarakat yang terdampak, tidak sesuai dengan kewajaran.
"Perjuangkan harga ganti kerugian itu melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri. Kalau masyarakat kalah, kita hentikan pembangunan tol di Sumbar," katanya di Padang, Rabu.
Seperti diberitakan AntaraSumbar, Nasrul mengatakan itu saat menerima puluhan pemilik lahan terdampak tol yang malakukan aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Sumbar.
Nasrul menyebut pihaknya sangat ingin membantu masyarakat untuk mendapatkan haknya sesuai dengan harga pasar, tetapi tidak ada ruang untuk itu karena dibatasi aturan perundang-undangan.
"Setelah kami rapatkan dengan pihak terkait, harga lahan yang ditetapkan sangat murah oleh tim appraisal itu, hanya bisa diubah melalui pengadilan," katanya.
Baca: KONI Payakumbuh Studi Banding ke KONI Pekanbaru, Dalami Program Pembinaan Atlet
Proses melalui pengadilan itu dengan mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Padangpariaman.
"Kami di Pemprov Sumbar akan membantu semaksimal mungkin untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam persidangan," katanya.
Koordinator aksi demonstrasi pemilik lahan terimbas tol, Hamardian menyebutkan pihaknya sebenarnya tidak ingin kembali masuk pengadilan untuk kasus pembebasan lahan itu dan menuntut Pemprov Sumbar berpihak pada masyarakat.
Namun karena Wagub Sumbar menjamin pemerintah provinsi akan membantu masyarakat semaksimal mungkin dalam upaya memperjuangkan haknya di pengadilan, maka masyarakat menyetujui usulan tersebut.
"Kami secepatnya masukkan gugatan perdata untuk kasus ini," ujarnya.
Baca: 360 Hunian Tetap Dibangun di Agam, Penyintas Bencana Mulai Disiapkan untuk Relokasi
Ia menceritakan sejak awal masyarakat pemilik lahan di Kasang sebenarnya hanya meminjamkan tanah untuk "ground breaking" tol oleh Presiden Jokowi. Itupun setelah pemerintah provinsi dan kabupaten memohon agar tidak malu pada pemerintah pusat.
Lalu tiba-tiba lahan itu sudah dikerjakan pembangunan awal tol, padahal proses ganti rugi seperti yang disebutkan pemerintah provinsi belum selesai.
Sesuai UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum, proses pembangunan tidak boleh dilakukan sebelum ganti rugi diselesaikan.
Masyarakat pemilik lahan kemudian dikagetkan dengan harga yang ditetapkan sebesar Rp32 ribu - Rp270 ribu per meter tanpa ada pembicaraan apapun dengan masyarakat.
"Kami pemilik lahan secara turun temurun. Lahan itupun sawah roduktif, tiba-tiba diambil alih untuk pembangunan tol dengan harga yang sangat rendah. Harga itu tidak bisa pula ditawar. Kami dipaksa menerima," katanya.
Baca: Layanan Digital BPJS Kesehatan Makin Canggih, Peserta JKN Kini Urus Administrasi Tanpa Antre
Hampir semua pemilik lahan di Kasang menurut Hamardian menolak harga yang ditetapkan itu karena tidak sesuai dengan harga pasar. Pemilik lahan yang menyatakan menerima menurutnya bukan warga asli Kasang.
Mereka menuntut agar pemerintah memberikan harga yang layak untuk lahan yang digunakan untuk pembangunan tol itu.
Tol Padangpariaman-Pekanbaru merupakan sirip tol trans Sumatera yang menjadi salah satu program strategis pemerintah. Tol itu akan memangkas waktu tempuh Padang-Pekanbaru dari awalnya sekitar 9 jam diwaktu normal menjadi 3 jam saja sehingga perekonomian juga bisa lebih menggeliat. Ant/Kso
