Terkait Pengendalian Karhutla, Batam Siap Laksanakan Arahan Presiden
KANALSUMATERA.com - Batam- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin Hamid yang mewakili Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengikuti secara daring arahan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2021, Senin (22/2/2021).
Rakornas berpusat di istana ini dihadiri juga Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri LHK Siti Nurbaya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta perwakilan setiap daerah yang hadir secara langsung maupun daring.
Di Batam, Jefridin bersama Kapolresta Barelang Kombes Yos Guntur, Dandim 0316 Batam Letkol Kav Sigit Dharma Wiryawan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam dan stakeholder terkait mengikuti rapat di Aula Lantai 4 Kantor Wali Kota Batam.
Setelah mengikuti rakornas tersebut, Jefridin menyampaikan pada prinsipnya pihaknya akan melaksanakan seluruh arahan presiden dalam rapat tersebut, walau sebetulnya kondisi Batam tidak seperti daerah-daerah yang secara khusus disebu presiden dalam arahannya.
Baca: BNN Dorong Larangan Total Vape, Modus Narkotika Cair Kian Mengkhawatirkan
"Ada beberapa hal yang tadi ditekanan oleh presiden, kami siap melaksanakannya di Batam," ujarnya.
Ia mengatakan, dirinya akan terlebih dahulu melaporkan hasil rapat tersebut kepada Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan selanjutnya akan ada penguatan koordinasi dengan Forkopimda Batam terkait apa saja yang akan dilakukan terkait pengendalian Karhutla di Batam.
"Koordinasi akan kami terus bangun, salah satunya di rapat tadi, bersama saya Kapolres dan Dandim juga hadir," kata dia.
Kemudian, sejumlah arahan Presiden Joko Widodo yakni; pertama, prioritaskan upaya pencegahan dan jangan terlambat dengan menggerakkan seluruh komponen untuk melakukan deteksi dini. Dalam hal ini harus diikuti manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terorganisasi dengan baik.
Baca: Kunker ke Kepri, Hendry Munief Harapkan Konsep Ekonomi Biru Dapat Diakomodir di RUU Daerah Kepulauan
Kedua, infrastruktur monitoring dan pengawasan harus sampai tingkat bawah, selain memanfaatkan tekonologi, presiden meminta Babinsa, Babinkamtibmas dan kepala desa dilibatkan dalam pencegahan Karhutla. Masyarakat dan perusahaan hendaknya diberikan edukasi terus menerus bahwa membuka lahan jangan dengan membakar karean berdampak pada kesehatan dan kerugian ekonomi yang banyak.
Ketiga, perlu mencari solusi yang permanen untuk mencegah dan menangani Karhutla. Keempat, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan. Kemudian, kelima, ia meminta langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi.
