Sejak Mei Blangko KTP-e Kosong, Padang Pariaman Telah Terbitkan Ribuan Surat keterangan

SMK Global Cendekia Mawardi Tombang
Rabu, 21 Agustus 2019 15:51:10
Ilustrasi

Parit Malintang,KANALSUMATERA.com - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, telah menerbitkan lebih dari 5.300 surat keterangan pengganti KTP elektronik (KTP-el) semenjak Mei 2019 karena terjadi kekosongan blangko untuk mencetak kartu pengenal itu.

"Hal ini juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia, sedangkan blangko tersebut didatangkan dari pemerintah pusat," kata Kepala Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman M. Fadhly di Parit Malintang, Rabu.

Ia mengatakan untuk mengatasi kekosongan blangko tersebut pihaknya mengeluarkan surat keterangan yang fungsinya sama dengan KTP-el sehingga berlaku di instansi manapun.

Meskipun surat keterangan KTP-el tersebut memiliki jangka waktu namun warga dapat mengurusnya kembali ke Disdukapil atau gerai organisasi perangkat daerah (OPD) itu.

"Terkait habisnya blangko ini telah kami sampaikan kepada setiap warga yang mengurus KTP-el" katanya.

Ia menyampaikan meskipun bebebapa waktu yang lalu pihaknya telah mendapatkan kiriman 700 blanko dari pemerintah pusat namun langsung habis karena jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan.

Hal tersebut karena pihaknya langsung memberitahukan kedatangan blangko tersebut kepada warga yang terlebih dahulu mendapatkan surat keterangan KTP-el terhitung semenjak Mei 2019.

"Kami kirim pesan kepada warga tersebut terkait ketersediaan blangko agar mereka mengurusnya," ujarnya.

Untuk keterbukaan informasi, lanjutnya warga di daerah itu dapat menggunakan aplikasi Dukcapilceria Mobile guna mengetahui ketersediaan blangko di Kabupaten Padang Pariaman.

Sementara itu, salah seorang warga 2x11 Enam Lingkung Andri (31) mengatakan ia sudah mengurus KTP-el untuk pengantian data semenjak beberapa bulan lalu namun hingga sekarang hanya mendapatkan surat keterangan.

"Ketika saya cari informasi ternyata blangkonya belum juga tersedia," kata dia.

Ia berharap pemerintah pusat segera memenuhi kebutuhan daerah terhadap blangko tersebut karena surat keterangan KTP-el yang diberikan rentan rusak sebab terbuat dari kertas biasa.

Lainnya
Open House Lebaran Malam Ke 2, Warga Tionghoa Kunjungi Kediaman Wabup Bagus Santoso
Open House Lebaran Malam Ke 2, Warga Tionghoa Kunjungi Kediaman Wabup Bagus Santoso
Tokoh Muda Riau Ragukan Pernyataan Intsiawaty Ayus Tent
Gedung RSUD Rohul Terbangkalai,  Hasil Audit Tidak Jel
Terjadi Kasus Perundungan di Sekolah, Kadisdik Sebut SM
Pariwara
Hendry Munief Dorong UMKM Pariwisata Belajar dari Thailand, Vietnam, dan Malaysia
Hendry Munief Dorong UMKM Pariwisata Belajar dari Thailand, Vietnam, dan Malaysia
Pj. Wali Kota Pekanbaru Luncurkan Program Penghapusan D
Pj Wako Apresiasi Insan Pariwisata di Pekanbaru Majukan
Ekonomi
LAZ MHC Raih Opini WTP 2025, Perkuat Langkah Bersama Direktur Baru dan Momentum Ramadhan 2026
LAZ MHC Raih Opini WTP 2025, Perkuat Langkah Bersama Direktur Baru dan Momentum Ramadhan 2026
Anggota DPR Hendry Munief Dorong Sektor Ekraf Dapat Aks
Industri Halal Indonesia di 2025 Tumbuh 6,2 Persen: Q1
Fokus Redaksi
Soal Ujian SD di Solok Dinilai Lecehkan Nabi Muhammad, Polisi Periksa Semua Pihak
Soal Ujian SD di Solok Dinilai Lecehkan Nabi Muhammad, Polisi Periksa Semua Pihak
Pedagang Makanan dan Obat Ilegal di Situs Online Ogah C
Lahan Terbakar di Bintan Hanguskan Rumah Sekcam dan Men
Ottech
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Aktivasi Internet Rakyat Mulai Januari 2026, Berikut Cara Daftar dan Biaya Langganannya
Google Resmi Ubah Strategi Update Android, Ini Informas
Disney Tuntut Google Dugaan Pencurian Hak Cipta AI, Ini
Hoax or Not
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Hotel di Lampung Di Teror Email Bom, Polisi Bergerak
Banyak Pelaku Terorisme Berasal dari Sumbar dan Sumsel,
Soal Penelantaran Kakek Bernama Abdul Jalil di Medan, I
Hukum
“Semprot” Perusahaan di Pelalawan Usai Insiden Kerja, DPRD: K3 itu wajib, Bukan Pilihan!
“Semprot” Perusahaan di Pelalawan Usai Insiden Kerja, DPRD: K3 itu wajib, Bukan Pilihan!
Respon Laporan Masyarakat, Satpol PP Kampar Turun Ke lo
Bupati Kampar Fasilitasi Penyelesaian Konflik Desa Koto
Pendidikan
Komisi X DPR ke Unri, Karmila Sari: Jalur Penerimaan Mahasiswa harus Ditata Ulang
Komisi X DPR ke Unri, Karmila Sari: Jalur Penerimaan Mahasiswa harus Ditata Ulang
FORMA KIP-Kuliah UIN Suska Riau Audiensi dengan Sekda R
FORMA KIP-Kuliah UIN Suska Riau Audiensi dengan Kadispo