DPRD Riau Dorong Gubri Diversifikasi Pendapatan dan Gandeng Anggota DPR/DPD RI

Pekanbaru – Kondisi keuangan daerah Provinsi Riau kian menghadapi tantangan berat. Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat hingga 25 persen untuk APBD tahun 2026 ditambah dengan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat ruang fiskal semakin terbatas.

‎
‎Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PKS, Abdullah, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk lebih kreatif meningkatkan keuangan daerah. Salah satunya dengan menggandeng anggota DPR dan DPD RI asal Riau guna memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat.
‎
‎“Kita mendorong Gubernur Riau agar bisa memaksimalkan potensi yang ada, termasuk memperkuat sinergi dengan anggota DPR dan DPD RI. Kita berharap ada perjuangan bersama untuk mengurangi dampak pemotongan anggaran pusat terhadap daerah,” ujar Abdullah, Kamis (28/8/2025).
‎
‎Selain itu, Abdullah juga menegaskan bahwa Pemprov Riau perlu mencari alternatif sumber pendapatan daerah di luar TKD. Beberapa langkah yang dinilainya strategis antara lain dengan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), meningkatkan sektor unggulan seperti perikanan, kehutanan dan hasil laut, hingga memanfaatkan lahan-lahan tidur agar bisa lebih produktif.
‎
‎“BUMD harus benar-benar dijalankan dengan profesional dan memberi kontribusi nyata. Sektor perikanan, kelautan, serta potensi perkebunan yang besar di Riau juga harus digarap serius. Jangan sampai lahan-lahan produktif justru terbengkalai,” tambahnya.
‎
‎Dia juga berharap langkah ini dapat menjadi jalan keluar bagi pemerintah daerah agar tetap mampu menjaga keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik meskipun kondisi keuangan sedang tertekan.
‎