BPJS Kesehatan Koordinasi dengan Pemkab Kampar Terkait Jaminan Kesehatan Kades dan Perangkatnya
KANALSUMATERA.com - Bangkinang - Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Kampar Ardi Mardiansyah, S.STP, M.SI menerima audiensi Kepala BPJS Kesehatan beserta jajaran. BPJS Kesehatan melakukan koordinasi terkait jaminan kesehatan para kepala desa di Kabupaten Kampar.
Kegiatan yang diselenggarakan di ruang Kerja Sekda Kampar, Selasa (10/2/2026) tampak Hadir, Kepala BPJS Pekanbaru dr.Muhammad Fakhriza beserta jajaran dalam rangka Penguatan Informasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kepala desa beserta perangkat di wilayah Kabupaten Kampar.
Dalam arahannya, Pj Sekda Kampar Ardi Mardiansyah menyampaikan kedatangan pihak BPJS Kesehatan Pekanbaru membawa harapan baru serta solusi konkret bagi permasalahan kesehatan di wilayah Kabupaten Kampar.
“Tentunya penuh dengan tantangan dan permasalahan untuk memastikan setiap Kepala Desa dan Perangkat mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak.” ungkap Ardi Mardiansyah.
Ia juga mengatakan, membahas terkait pakta integritas penganggaran BPJS untuk Kepala Desa dan Perangkat tentu ia harus berkoordinasi dengan Bupati dan DPRD Kampar.
Baca: Pemkab Kampar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Evaluasi PSN Bersama Mendagri
“Karena pergeseran anggaran atau menambah pagu anggaran tidak bisa akan tetapi harus koordinasi lagi, tentunya upaya upaya menindak lanjuti fakta integritas ini akan Dilaksanakan di APBD Perubahan.” terang Kepala BAPPEDA Kampar ini.
Ia juga menyampaikan secara terbuka kondisi fiskal daerah. Namun demikian, Pemkab Kampar tetap menunjukkan komitmen kuat untuk mencari solusi terbaik agar aparatur desa tetap memperoleh perlindungan kesehatan yang layak.
“Untuk itu, meskipun keterbatasan anggaran menjadi tantangan, pemerintah daerah tidak menutup mata dan terus melakukan komunikasi serta koordinasi lintas sektor guna menemukan skema yang memungkinkan.”tutupnya.”
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru dr. Muhammad Fakhriza menyampaikan pemahaman atas kondisi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kampar. Ia menjelaskan berbagai alternatif dan opsi skema kepesertaan BPJS Kesehatan yang dapat dikaji bersama, termasuk penyesuaian regulasi dan mekanisme pembiayaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
