Ada Catatan Perbaikan, 11 Profesor Tetap Nyatakan Jembatan Siak IV Layak Dioperasikan
PEKANBARU,Kanasumatera.com - Jembatan Siak IV yang menghubungkan Kecamatan Senapelan tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman ujung Pekanbaru dengan Kecamatan Rumbai Pesisir Pekanbaru telah diresmikan. Meski begitu, dari kelayakan jembatan dilalui yang disampaikan para ahli, tetap ada memberikan catatan. Namun catatan ini tak berdampak atas keputusan pleno yang sudah dikeluarkan tersebut.
"Ada yang belum dicor (dekat kabel jembatan) itu masih meminta petinjuk, dari KKJTJ Komisi Keselamatan Jalan, Jembatan dan terowongan untuk dilakukan tuning terakhir. Kemudian pemasangan alat pemantau jembatan, jembatan kita inikan high tech," kata Kadis PUPR Riau, Dadang.
Dari hasil sidang pleno uji beban Jembatan Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah (Marhum Bukit) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dinyatakan sudah layak dibuka untuk umum.
Namun Pemerintah Provinsi Riau tetap menunggu dikeluarkannya sertifikat kelayakan dari kementerian terkait yang diperkirakan baru akan keluar sebelum akhir Februari ini.
Baca: Diduga Ada Pungli di MAN 1 Pekanbaru, AMPHR Desak Kemenag Riau Lakukan Investigasi
"Sebelas orang Profesor, itu semua menyetujui diberikan sertifikat bahwa layak jembatan itu dibuka. Tapi memang ada baiknya membuka jembatan itu menunggu sertifikat sudah keluar, biar aman," kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau, Kamis (14/2/19).
Menurut Dadang, kesebelas profesor yang menyatakan jembatan Siak IV sudah layak melalui sidang pleno hasil uji beban di Kementerian PUPR, di Jakarta yang digelar kemarin.
Artinya seandainya usai peresmian jembatan oleh Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim siang dibuka, tidak ada masalah. Namun diputuskan, pembukaan lalu lintas di jembatan yang menghubungkan Kecamatan Senapelan dan Rumbai Pesisir ini tetap menunggu dikeluarkannya sertifikat kelayakan jembatan dari Kementerian PUPR.
"Teman-teman di sana (Kementerian PUPR) sudah ngomong, para ahli juga begitu. Seperti kita ketahui, di kementerian itu ada perubahan struktu, sehingga agak memperlambat pleno dikit. Untung ada Direktur Jembatan Iwan Zarkasi di Kementerian PUPR, untuk menggesa dilakukannya pleno. Dan dinyatakan layak, sesuai yang kita harapkan," ungkap Dadang.ks
